THR Para Pahlawan Kemanusiaan ini Belum Dibayar

LENTERA NEWS — Sekretaris Badan Bantuan Hukum (BBH) Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), H Maryanto sedikit menyindir berbagai pihak terkait banyaknya perawat yang belum menerima tunjangan hari raya (THR). PPNI mengimbau pemberi kerja menghargai perwat dengan satu langkah nyata.

“Katanya perawat adalah pahlawan kemanusiaan, tolong direalisasikan (membayar THR) kepada anggota-anggota kami yang ada di seluruh Indonesia ini,” ujar Maryanto, saat webinar PPNI di akun YouTube PPNI pada Sabtu, 23 Mei 2020 seperti dilansir Republika.co.id

Maryanto menjelaskan, pihaknya telah membuka posko pengaduan sejak 15 Mei 2020 lalu. Hingga Sabtu pagi, sudah ada sebanyak 310 aduan yang masuk.

Hasilnya, 60 persen fasilitas kesehatan belum memberikan THR kepada para perawatnya. “Kemudian, THR yang tidak dibayar penuh mendekati 30 persen, lain-lain 8,4 persen, dan terlambat membayar 2,3 persen,” ujarnya.

Bahkan, dari jumlah RS yang belum merealisasikan THR perawat, 63 persen di antanya adalah milik pemerintah. Sementara, RS swasta tidak sampai 40 persen.

Bahkan, jangankan membayar THR, ternyata 39,7 persen dari jumlah RS tersebut memotong upah perawatnya. “Jadi jangankan THR, upah saja dipotong,” ujarnya.

PPNI juga mendapatkan laporan ada RS di salah satu wilayah Tangerang, Banten, kabupaten/kota di Jawa Tengah, hingga wilayah Aceh yang bahkan tidak memberikan THR sejak 2016 dan 2017 lalu. Untuk tahun ini, kebanyak RS yang belum memberikan THR beralasan karena sedang terjadi pandemi Covid-19.

Dilihat dari statusnya, 63 persen perawat yang berstatus karyawan tetap tidak mendapat THR. Sementara perawat kontrak kurang dari 40 persen.

Ia menegaskan, dalam perspektif Undang-undang (UU) nomor 13 dan diperkuat dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 06 tahun 2016, tunjangan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Karena itu, ia meminta pemberi kerja atau perusahaan jasa layanan kesehatan tersebut tidak lalai memberikan THR hingga Idul Fitri, Ahad, 24 Mei 2020.

Kalaupun kondisi keuangan RS terkendala akibat pandemi, sudah ada surat edaran menteri tenaga kerja yang memberikan kelonggaran. Pembayaran tunjangan keagamaan tahunan itu boleh dibayar dengan cara dicicil atau dibayar separuh.

“Ini belum pernah ada di kondisi sebelumnya, tetapi di surat edaran ini juga menyatakan tidak boleh melanggar aturan lebih tinggi,” ujarnya.

Setiap penundaan pembayaran THR juga harus diiringi dengan dialog antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Termasuk berapa cashflow yang masuk dan keluar. Atau apakah benar rumah sakit itu memang tidak punya uang.

“Ini harus dikomunikasikan dengan penerima kerja,” katanya.

Jika lalai, maka RS terkait akan dikenakan denda membayar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan. Denda itu akan kembali digunakan untuk pekerja.

Selain itu, pemberi kerja tetap harus membayar THR karena pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR.
“Laporan ini kami tutup H+7 lebaran karena masih menunggu rekan-rekan yang ada di daerah lain untuk menyuarakan melalui sistem online aduan ini,” katanya. []

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Video: Pegawai KPU Protes Petugas Covid dan Sebut SE Bupati Halteng tak Masuk Akal

LENTERA NEWS -- Salah satu ASN yang bekerja di kantor KPU menilai surat edaran Bupati Halmahera Tengah tidak masuk akal, karena bagi...

Ditahan Petugas Covid, Pegawai KPU ini Menilai SE Bupati Halteng tak Masuk Akal

LENTERA NEWS -- Salah satu ASN yang bekerja di kantor KPU menilai surat edaran Bupati Halmahera Tengah tidak masuk akal, karena bagi...

Ketua Komisi III DPRD Malut Serius Menanggapi Keluhan Warga Pulau Taliabu

LENTERA News – Dugaan lahan hutan Mangrove dirusaki dan diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga salah satu warga Taliabu keluhkan hal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat