Skandal Jiwasraya Diduga Melibatkan Orang Dekat Kekuasaan

LENTERA NEWS — Partai Demokrat kukuh mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya di DPR. Demokrat tak setuju apabila dugaan skandal penyelewengan dana asuransi Jiwasraya hanya dibentuk Panja di tingkat komisi DPR saja.

Wasekjen Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara/rakyat yang berdampak sistemik dan kemudian ikut mencari solusinya bersama Pemerintah.

“Oleh karena itu siapapun yang ingin menegakan kebenaran termasuk Pemerintah tidak perlu takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya,” jelas Didi kepada seperti dilansir dari Merdeka.com pada Minggu, 19 Januari 2020.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan hak konstitusional kepada dewan untuk membentuk Pansus.

Didi menambahkan, pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya diperlukan. Karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp 13,7 triliun.

“Diduga terjadinya penipuan (fraud) teroragnisir; dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan,” tambah dia.

Pembentukan Pansus DPR, jelas dia, menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel serta dapat menjangkau orang-orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

“Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang Panja karena dapat melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama,” kata Didi lagi.

Pembentukan Pansus DPR, kata Didi, tentunya akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi) karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III.

“Dengan bekerja sama maka proses dan kerja Pansus Jiwasraya akan dijamin berjalan baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik,” tutup Didi.

Seperti diketahui, DPR awalnya mewacanakan pembentukan Pansus Jiwasraya. Namun, setelah Presiden Jokowi memanggil para petinggi parpol partai pendukung termasuk pimpinan DPR, dorongan pembentukan Pansus berubah menjadi Panja.

Rep: Fariji/Sumber: Merdeka.com

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Bertamba Satu, PDP Meninggal di Kota Bogor Jadi Sembilan Orang

LENTERA NEWS -- Pasien dalam pengawasan (PDP) warga Kota Bogor yang meninggal dunia, seluruhnya sembilan kasus, setelah bertambah satu kasus lagi meninggal dunia, Ahad,...

Jakarta Paling Banyak, Pangdam: Skenario Terburuk Bisa Capai 8.000 orang positif Covid-19

LENTERA NEWS -- Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono menyebut skenario terburuk akan ada 8.000 pasien virus Corona baru (COVID-19) di DKI Jakarta. Skenario...

Tak Mau Tularkan Orang Lain, Perawat Positif Corona Rela Bunuh Diri

LENTERA NEWS -- Seorang perawat yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Italia memutuskan untuk bunuh diri. Aksi itu dilakukan Daniela Trezzi lantaran ia...

Jubir Kemenhub, Adita: Dirjen Zulfikri Dinyatakan positif Covid-19

LENTERA NEWS -- Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri telah dinyatakan positif Covid-19. Adita mengatakan, Zulfikri bersama istri...

Wabah Corona di Indonesia, 55 Orang Meninggal, 686 Positif

LENTERA NEWS -- Sebanyak 55 Orang Meninggal, 686 Positif Corona di Indonesia. Demikian itu setelah penambahan kasus positif corona di Indonesia sebanyak 107 orang. Juru...

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat