Sakitnya Tuh di Sini

(Jempolmu Harimaumu)

ERA digital millenials, informasi saling berebut panggung di ruang publik. Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan perkembangan dunia internet,memberikan berbagai kemudahan menyebarluaskan pandangan dan pemikiran
berbagai tokoh dan kelompok. Riuh, hiruk-pikuk, kerap kali gaduh.

Gaduh soal kebijakan negara yang strategis sebenarnya adalah hal positif yang harus dijaga bersama, khususnya oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai kebebasan hilang dikekang, bila kekuasaan mengambil sikap antikritik, tak siap menjawab tantangan kemajuan zaman, di mana banyak hal menjadi terbuka transparan bak rumah kaca.

Di sisi lain, ruang kebebasan pasca reformasi ’98 yang diejawantahkan melalui media sosial, semakin maju berkembang menjadi alat perjuangan rakyat dalam menyuarakan berbagai tuntutan demokratik dan aspirasinya. Juga (semestinya) menjadi media dialogis bagi pemegang amanat konstitusi untuk menjelaskan berbagai rencana pembangunan dan ujuannya.

Idealnya, kritik, keluh kesah dan pertanyaan rakyat adalah pertanda masih adanya harapan rakyat terhadap elite dan penguasa. Bila ditanggapi dengan legawa dan ilmiah, roda pembangunan akan berjalan lebih dinamis dengan memperhatikan saran masukan yang berkembang, juga demokrasi tetap terjaga dengan baik.

Dosen favorit saya di Unila dulu, Bapak Syarief Makhya (kini Dekan FISIP Unila) pernah berujar, “Jika masih ada pembungkaman suara rakyat atau ada yang merasa tersudutkan karena dikritik atau dikoreksi, menunjukkan kemunduran berdemokrasi. Kritik, baik konstruktif maupun destruktif subtansinya sama saja, yakni kontrol publik terhadap penguasa.” Sebuah pernyataan yang tentu saja lahir dari telaah teori dan kajian akademik yang matang.

Memang tak bisa dipungkiri, kebebasan yang berkembang belakangan ini melahirkan sebuah modus baru bagi ‘pemburu rente remah demokrasi,’ dengan seenaknya melakukan framing, spinning, hingga meluncurkan berbagai kampanye hitam, fitnah dan hoaks, utamanya ke lawan politik guna kepentingan kelompoknya, dan atau sangat dimungkinkan ada juga yang bermain untuk kepentingan nekolim neoliberalisme penjajah, yang ingin mendisintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

Saya bukan pakar komunikasi, apalagi bagian dari elite dan politisi yang mumpuni secara akademik dalam menganalisa situasi nasional, tetapi jujur saya prihatin atas fenomena kegaduhan yang kerap timbul hanya karena kegenitan segelintir elite dan politisi yang sibuk ‘goyang jempol’melontarkan berbagai pernyataan kontroversial, terkadang heboh dampak permainan tak elok para buzzers mengaduk-aduk psikologi netizen, pun suasana kian hiruk-pikuk dari munculnya komentar kontraproduktif para pemegang kekuasaan di level nasional maupun daerah.

Sakitnya tuh di sini (baca: di hati), bila kritik rakyat atas sulitnya penghidupan dan mencari nafkah dijawab dengan disuruh diet, menanam cabai di halaman, tidak usah makan bawang putih, makan keong sebagai pengganti
daging, dan berbagai ucapan nyeleneh lainnya. Sakitnya tuh di sini, bila curahan hati rakyat dijawab dengan guyonan menyakitkan dari mereka yang dianggap cerdas dan bijaksana.

Sakitnya tuh di sini, bila semangat ber-medsos menjadi sebatas salah benar sebarkan, hanyut terbawa emosi, lawan yang tak seide sepemikiran. Sakitnya tuh di sini, banyak netizen kian senang menghina tapi sedikit membaca.
Sakitnya tuh di sini, bila kecepatan mengetik kata lebih cepat daripada berpikir mengkaji, dalam membuat status dan komentar di dunia maya. Padahal bisa saja, sebuah informasi masih sumir dan tak faktual kebenarannya.

Dulu pepatah bilang, “Mulutmu harimaumu,” kini bertransformasi menjadi “Jempolmu harimaumu,” sehingga tak heran setiap hari upaya saling lapor dan kriminalisasi berbasis UU ITE kian marak. Padahal kebebasan yang kita
inginkan sebagai buah reformasi ’98, adalah kebebasan yang bertanggungjawab, senantiasa menyampaikan informasi akurat, selalu menjaga persatuan nasional dan terus menjunjung tinggi persaudaraan anak bangsa.

Sebagai aktivis ’98 yang juga kader Partai Gerindra, ukuran saya jelas, yakni perintah Pak Prabowo Subianto, yang konsisten menyerukan agar masyarakat tetap kritis dan jangan mudah percaya berita hoaks. Serta selalu bersikap santun di manapun, antihoaks dan fitnah di dunia maya, juga antikekerasan di dunia nyata. Mari jaga persatuan bangsa, selalu kritik sehat dan lawan hoaks. Semoga semangat kita sama: Merah Putih, NKRI dan Pancasila.

Artikel ini dikirim Oleh: Ricky Tamba, S.E. (Aktivis ’98/ Kader Gerindra), ke email redaksi : newsroom@lentera.co.id

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Rusia Serang Suriah, 4 Warga Sipil Suriah Tewas

LENTERA NEWS -- Rusia melancarkan serangan di Idlib di Suriah, pada Sabtu, 18 Januari 2020 waktu setempat. Serangan udara yang dilakukan menewaskan sedikitnya empat...

Skandal Jiwasraya Diduga Melibatkan Orang Dekat Kekuasaan

LENTERA NEWS -- Partai Demokrat kukuh mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya di DPR. Demokrat tak setuju apabila dugaan skandal penyelewengan dana asuransi Jiwasraya hanya dibentuk...

Mengenal Sosok di Balik Penahanan 1 Juta Muslim Uighur di China

LENTERA NEWS -- Setelah kerusuhan berdarah di sebelah barat China sepuluh tahun lalu, Partai Komunis China menugaskan seorang pejabat untuk mengatasi masalah ketertiban: seorang...

Granat Asap Meledak Dalam Bungkusan Plastik, 2 Anggota TNI Korban

LENTERA NEWS -- Terjadi ledakan di Jakarta pada Selasa, 03 Desember 2019 sekitar pkul 07.20 WIB, tepatnya di jalan Medan Merdeka Utara, di area...

Tercemar Sampah, Sungai Ciberes jadi Merah Jambu dan Bau Busuk

LENTERA NEWS - Air Sungai Ciberes di Desa Gebang Kulon, diduga tercemar Limbah Industri dan sampah yang menyebabkan sungai tersebut berubah warna menjadi merah...

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat