Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

Presiden AS Donald Trump akan mengirim 1.500 tentara tambahan ke Timur Tengah (Timteng).

NEWS.LENTERA.CO.ID — Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa menimbulkan risiko-risiko baru. Peringatan itu dikeluarkan Lavrov saat mengomentari niat Presiden AS Donald Trump mengirim 1.500 tentara tambahan ke kawasan itu.

“Menyangkut keputusan Presiden Trump untuk mengirimkan 1.500 tentara menambah pasukan yang sudah ditempatkan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, jadi seperti yang kita tahu, pada saat keberadaan militer kemungkinan ditingkatkan, risiko juga akan meningkat. Saya sangat berharap pendapat yang bijaksana dari berbagai pihak di Washington, termasuk dari para mantan pemimpin militer, politikus, diplomat yang terhormat akan didengar bahwa perang terhadap Iran adalah pemikiran yang ceroboh,” kata Lavrov kepada para wartawan.

Trump sebelumnya mengatakan AS akan mengirim 1.500 tentara tambahan ke Timur Tengah dalam rangka melindungi pasukan AS, yang terlebih dahulu ditempatkan di kawasan tersebut. Iran mencela langkah itu dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional.

Pengerahan tambahan itu akan termasuk pesawat pengintai, jet tempur, petugas teknik dan 600 personel batalion pertahanan peluru kendali Patriot di Timur Tengah. Pentagon, markas Departemen Pertahanan AS, memutuskan pengerahan tambahan itu dengan alasan ada serangkaian serangan kecil pada Mei, yang diduga dilancarkan oleh pasukan Iran, yaitu Korps Garda Revolusi Iran, serta pasukan-pasukan suruhan.

Teheran membantah keras dugaan terlibat. Saat menanggapi langkah terbaru AS untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Ahad, 26 Mei 2019 mengatakan negaranya akan mempertahankan diri dari upaya-upaya perang.

Hubungan AS dengan Iran menjadi tegang pada 2018 ketika Presiden Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran, yang ditandatangani AS pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, dan pemerintahan Trump kemudian menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Teheran.

Sumber: republika.co.id

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Eropa tak Dukung Penerapan Sanksi kepada Iran, AS Murka

LENTERA NEWS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengecam negara-negara Eropa karena gagal mendukung upaya Washington untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran. AS...

Kian Memanas, Taiwan akan Balas jika Diserang China

LENTERA NEWS -- Taiwan tidak akan membuat langkah provokatif, tetapi akan membalas tembakan jika pasukan China menyerang pulau tersebut. Reaksi Taipei disampaikan seorang sumber militer...

AS Tuding Iran Memiliki Bom Nuklir dan Berkomplot dengan Korut

LENTERA NEWS -- Iran dituding akan memiliki bom nuklir pada akhir tahun ini. Negara para Mullah itu juga dituduh berkomplot dengan Korea Utara (Korut) untuk mengembangkan rudal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...