Rencana Pemindahan Ibu Kota, Mengapa Rakyat tak Dilibatkan?

LENTERA NEWS — oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Antara

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengusulkan referendum terkait rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurutnya, sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam rencana besar itu.

“Ini sangat strategis, buat referendum. Sampaikan ke seluruh warga Indonesia, setuju tidak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian pengambilan keputusan,” ujar Sandiaga di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (22/8).

Pelibatan masyarakat diperlukan dalam rencana pemerintah untuk memimdahkan ibu kota. Karena menurutnya, untuk saat ini pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang mendesak.

“Jangan dulu dibicarakan untuk menyita perhatian publik, karena masih banyak masalah lainnya. Prioritas perjuangkan ekonomi dan kesejahteraan,” ujar Sandiaga.

Menurut mantan calon wakil presiden itu, pemerintah sebaiknya mematangkan terlebih dahulu rencananya itu. Karena, ia tak melihat adanya alokasi dana terkait pemindahan ibu kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020.

“Ini belum dianggarin, kita sekarang bantu pemikirannya, belum dianggarin sama sekali, buat apa kita repot. Persiapan harus matang,” ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, menyebut bahwa saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Namun, yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.

Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

“Iya Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” ujar Sofyan.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan Sofyan Djalil yang menyebutkan, bahwa lokasi baru ibu kota negara sudah dipastikan pindah ke Provinsi Kaltim. Menurut Jokowi, hingga kini pihaknya masih melakukan serangkaian kajian.

“Masih tunggu satu, dua kajian,” ujarnya kepada awak media usai konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/8) petang, tentang kondisi tanah Papua pascakerusuhan.

Sementera terkait usulan referendum, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai usulan itu tak perlu dilakukan. Ia mengatakan, Presiden Jokowi cukup meminta izin kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana ini.

“Saya pikir kita punya dewan yang mewakili ada anggota dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke Undang-undang. Jadi tidak sejauh itulah,” ujar Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (23/8).

Moeldoko menambahkan, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan pun telah dipertimbangkan dari berbagai sisi. Pemerintah juga telah melakukan berbagai kajian.

Adapun, ekonom senior, Emil Salim menilai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak perlu melibatkan upaya referendum. Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional terkait rencana pemindahan tersebut.

“Tidak usah menggunakan referendum, yang penting bagaimana Presiden Joko Widodo mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliau yang memutuskan rencana pemindahan ibu kota negara. Tidak perlu menggunakan referendum,” ujar Emil Salim di Jakarta, Jumat (23/8).

Dia mengkhawatirkan jika referendum terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dilakukan maka akan menjadi masalah politis. Alangkah baiknya semua pihak melakukan kajian lebih dalam dan jernih terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, daripada mengusulkan referendum untuk memutuskannya.

Sumber: Republika

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Trump Tuduh Petinggi Pentagon Ingin Terus Perang

LENTERA NEWS -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh petinggi-petinggi Departemen Pertahanan ingin perang terus terjadi agar kontraktor-kontraktor pertahanan tetap 'senang'.

Anggota DPR RI Usulkan Pidana dan Denda 100 jt bagi Paslon Pelanggar Protokol Covid

Fenomena pada masa pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020 membuat publik resah. Ada kekawatiran muncul klaster baru Covid-19 pada tahapan pilkada selanjutnya. Terlebih, setelah pendaftaran...

ASN tak Netral pada Pilkada 2020 Dapat Sanksi Tegas

LENTERA NEWS -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam pilkada...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...