Puluhan Ribu Rakyat Papua Unjuk Rasa

Jayapura, News.lentera.co.id – Unjukrasa yang terjadi di sejumlah kota di Papua terkait persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia maupun rakyat Indonesia.

Hal itu dinyatakan anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Robert Wanggai di Jayapura, Papua, pada Senin, 19 Agustus 2019.

Puluhan ribu warga di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, turun ke jalan dan berunjukrasa pada Senin, mengecam persekusi, intimidasi, dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya. Gelombang terbesar pengunjung rasa datang dari Waena dan Abepura, longmarch menuju Kantor Gubernur Papua. Unjukrasa di Jayapura sempat diwarnai insiden perusakan dan penjarahan sejumlah toko, akan tetapi secara umum berjalan dengan damai.

Kantor Berita Antara melansir unjukrasa serupa juga terjadi di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat, dan di Sorong, Papua Barat. Di Manokwari, sejumlah orang membakar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Warga juga memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, seperti Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi, dan Jalan Manunggal Amban diblokade dengan pencahan kaca atau berbagai benda lainnya.

Di Sorong sejumlah orang membakar Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong. Kericuhan juga sempat terjadi di Bandara Domine Eduard Osok Sorong, namun pada pukul 16.06 WIT bandara mulai beroperasi kembali. Kantor berita Antara mengutip Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian yang menyatakan situasi di Manokwari telah terkendali pada Senin malam.

Anggota MRP Robert Wanggai menyatakan reaksi rakyat Papua di Jayapura dan Manokwari harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. “Ini pelajaran berharga untuk Pemerintah Indonesia dan orang non Papua untuk [berhati-hati dalam] mengeluarkan pernyataan,” ungkap Sekretaris Kelompok Kerja Agama MRP itu.

Wanggai menyatakan ejekan “monyet” telah merendahkan martabat manusia Papua, sebuah praktik rasisme yang seharusnya ditindak secara hukum. Apalagi Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional di bidang hak asasi manusia (HAM), termasuk Konvenan Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menempatkan kewajiban Indonesia menjadi negara yang menjunjung kesetaraan.

“Semua orang lahir sama. Berdiri sama tinggi dan duduk sama tinggi. Kami harap tindakan rasisme itu menjadi yang pertama dan terakhir,” ungkap Wanggai.

Secara terpisah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta menyatakan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya menunjukkan aparat negara dan kelompok non-negara bersama-sama melakukan tindakan represif dan diskriminatif bernuansa kebencian rasial dan permusuhan terhadap mahasiswa Papua. Hal itu dinyatakan Usman melalui keterangan pers yang diterima Jubi pada Senin.

“Polisi membiarkan lontaran kata-kata bernada penghinaan rasial seperti menyebut orang Papua sebagai monyet, anjing, dan babi. Seharusnya kepolisian mencegah tindakan persekusi yang dilakukan oleh massa, dan menindak tegas pelaku. Ironisnya, aparat justru ikut mengepung asrama dan melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata, mendobrak pintu gerbang asrama dan melakukan penangkapan sewenang-wenang. Inilah yang mendorong lahirnya protes dan kemarahan orang Papua di Manokwari dan wilayah lainnya,” kata Usman.

Usman menyesalkan pembiaran oleh polisi telah memicu eskalasi konflik di Papua. “Kami menyesalkan adanya tindakan pembakaran gedung DPRD di Manokwari dan meminta semua pihak yang ingin melakukan protes terkait insiden Surabaya untuk menyampaikannya secara damai. Kami meminta aparat keamanan di Manokwari untuk menggunakan pendekatan persuasif. Pihak-pihak yang melakukan kekerasan harus dibawa ke muka hukum dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Usman.

Amnesty International mengingatkan tindakan kekerasan dan kebencian rasial terhadap orang Papua dapat berkontribusi kepada eskalasi lingkaran kekerasan dan kekejaman. Jika hal itu terjadi, konsekuensinya akan menimbulkan lebih banyak kerugian, baik kepada aparat keamanan maupun warga yang lainnya di Papua.

“Tindakan hukum terhadap mereka yang jelas-jelas melakukan penghinaan rasial dan aparat yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada mahasiswa Papua di Surabaya penting untuk memastikan insiden tersebut tidak digunakan sebagai dalih untuk melakukan aksi kekerasan di tempat lain,” kata Usman. (*)

Source: Jubi.co.id/Editor: Aryo Wisanggeni G

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Bertamba Satu, PDP Meninggal di Kota Bogor Jadi Sembilan Orang

LENTERA NEWS -- Pasien dalam pengawasan (PDP) warga Kota Bogor yang meninggal dunia, seluruhnya sembilan kasus, setelah bertambah satu kasus lagi meninggal dunia, Ahad,...

Jakarta Paling Banyak, Pangdam: Skenario Terburuk Bisa Capai 8.000 orang positif Covid-19

LENTERA NEWS -- Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono menyebut skenario terburuk akan ada 8.000 pasien virus Corona baru (COVID-19) di DKI Jakarta. Skenario...

Tak Mau Tularkan Orang Lain, Perawat Positif Corona Rela Bunuh Diri

LENTERA NEWS -- Seorang perawat yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Italia memutuskan untuk bunuh diri. Aksi itu dilakukan Daniela Trezzi lantaran ia...

Jubir Kemenhub, Adita: Dirjen Zulfikri Dinyatakan positif Covid-19

LENTERA NEWS -- Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri telah dinyatakan positif Covid-19. Adita mengatakan, Zulfikri bersama istri...

Wabah Corona di Indonesia, 55 Orang Meninggal, 686 Positif

LENTERA NEWS -- Sebanyak 55 Orang Meninggal, 686 Positif Corona di Indonesia. Demikian itu setelah penambahan kasus positif corona di Indonesia sebanyak 107 orang. Juru...

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat