Proyek Gedung Megah Milik PT. Inalum ini Minim Pengawasan dan Abaikan K3

Proyek megah ini mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja

NEWS.LENTERA.CO.ID — PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) yang saat ini dikontrak PT Inalum untuk membangun bangunan Green and Smart Building dinilai abaikan konsep keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerja

Bagunan itu adalah Induk Holding Industri Pertambangan PT. Inalum yang berpusat di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.

Para pekerja lokal yang dipekerjakan di pembangunan gedung PT. Inalum ini, diketahui belum memiliki perlengkapan yang memadai sebagai syarat bagian terdepan saat melakukan aktifitas kontruksi diatas ketinggian yang tidak wajar.

Anehnya perusahan PT PP tersebut seolah-olah tak mendapat pengawasan dari PT Inalum itu sendiri.

Tampak aktivitas pekerja saat bekerja tak menggunakan Body Safety Harnes. Padahal, bagunan itu 1 unit gedung, tingginya 9 lantai dan 1 unit ballroom dan total luas bangunan itu 32.353 m2, serta lahan seluas 2,37 hektar.

Dengan ketinggian ini, para pekerja dan kontraktor PT. PP tidak dilengkapi alat keselamatan atau pelindung diri.

Kenyataan itu, memantik reaksi keras dari pemerhati pekerja didaerah itu. Salah satunya Muhammad Arifin Efendi.

Arifin menilai, PT. PP sangat ceroboh. Konstruksi bangunan PT. Inalum itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 87 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).

Sebagai perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, Arifin bilang harusnya PT PP mengutamakan keselamatan pekerja maupun perangkat kerja yang ada di perusahaan itu.

Justru perusahaan BUMN kebanggaan Jokowi ini kata Arifin ingkar terhadap keselamatan para pekerjanya, terutama mengabaikan keselamatan para pekerja lokal di Kabupaten Batubara.

Saat ini K3 kata dia, telah menjadi isu pokok dan menjadi isu kejahatan perusahaan terhadap para pekerja. Sebagai perusahaan besar Indonesia, tambah Arifin tak ada toleransi untuk kecelakaan kerja, sudah jelas dalam undang-undang ada sanksi yang melanggar.

“Seolah PT Inalum selaku badan pengawas dalam kontrak PT PP ini mencerminkan PT Inalum sebagai perusahaan nasional terkemuka tidak menunjukan profesionalismenya dalam mengabdi untuk Indonesia, karena dengan seyogyanya memilih PT PP tak berdasarkan perlengkapan perusahaan yang ditunjuknya,” kecam aktivis Lingkungan Hidup yang biasanya disapa Ipin ini.

Menurutnya dengan laporan yang masuk, seringnya terjadi kecelakaan pekerja yang sengaja ditutup-tutupi merupakan contoh nyata jika PT.PP ini salah satunya adalah perusahaan yang abai pada keselamatan pekerjanya, termasuk PT. Inalum yang juga pengawas tidak ada bobot dalam hal pengawasan perlengkapan terhadap PT PP sebelum bekerja membangun gedung megah tersebut.

“Jangan disepelehkan. Jika masih ada kealfaan keselamatan yang dilakukan PT. PP ini seharusnya Dinas Tenaga Kerja bertindak sesuai aturan,” terangnya

Sementara SEM Manager PT PP, Taufik Agung mengakui peningkatan nilai produksi atau nilai proyek yang diperoleh PT PP dalam proyek gedung megah di dikuala Tanjung itu justru menyebabkan perhatiannya terhadap aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( K3) jadi terabaikan.

“Ibarat seperti lalu lintas, ada orang yang tak pakai helem, padahal helemnya ada dan polisi dijalanan juga ada, nah begitulah aktivitas kontruksi kita di Kuala Tanjung, body harness sudah kita berikan kepada pekerja, tapi mereka sendiri yang tidak mau pakai, nah, tak mungkin kan harus setiap waktu kita awasi terus, sementara peningkatan nilai kerja harus kita kebut,” ujar Manager PT. PP, Taufik Agung

Apakah setelah kejadian itu adalagi pekerja yang tidak mengunakan Body Harners di atas ketinggian yang tak wajar tersebut? Taufik hanya menjawab kesalahan itu bisa-bisa saja terjadi. “Itu tergantung dengan kesadaran masing-masing pekerja” lanjutnya.

Sebelumnya, Pegawai K3 PT PP Kuala Tanjung, Frastia, saat dikonfirmasi justru megakui kesalahan itu terjadi diluar jam kerja.

“Pekerja – yang tak mengunakan Body Hardnes diatas ketinggian lantai delapan – itu, belum bekerja pada waktu jam kerja pada saat itu juga, harusnya yang bersangkutan kan bekerja pada tanggal 16 juni 2019, tapi dia sudah masuk pada tanggal 15 Juni 2019, makanya dia tidak kami berikan kelengkapan K3” dalih Fras.

Namun, ia mengakui, seluruhnya masih berada dibawah wewenang dan tanggung jawab PT. PP. Terkait pembiaran pekerja itu ia mengakui, namun ia tegaskan bahwa tidak ada pembiaran.

Sementara itu Plt Kepala dinas Ketanagakerjaan kabupaten Batubara, Erwin mengatakan, harusnya perusahaan bisa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa baik karyawan ataupun pekerja yang mereka pekerjakan berhak mendapat jaminan keselamatan saat bekerja.

“Himbauan kita kedepan perusahaan diharapkan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, supaya ada perlindungan hak atas seluruh karyawan yang mereka pekerjakan,” kata, Erwin saat dihubungi, belum lama ini.

Dia menegaskan, apabila pihaknya nanti, mendapati kebenaran PT PP tersebut abai terhadap keselamatan karyawannya, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada perusahaan yang dimaksud.

“Sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa sanksi administrasi, sanksi teguran dan sanksi lain yang bersifat rekomendasi supervisi. Sesuai amanat undang-undang nomor 13 tahun 2003,” tutupnya

Reporter: Arwan
Editor: Ajun

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Trump Tuduh Petinggi Pentagon Ingin Terus Perang

LENTERA NEWS -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh petinggi-petinggi Departemen Pertahanan ingin perang terus terjadi agar kontraktor-kontraktor pertahanan tetap 'senang'.

Anggota DPR RI Usulkan Pidana dan Denda 100 jt bagi Paslon Pelanggar Protokol Covid

Fenomena pada masa pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020 membuat publik resah. Ada kekawatiran muncul klaster baru Covid-19 pada tahapan pilkada selanjutnya. Terlebih, setelah pendaftaran...

ASN tak Netral pada Pilkada 2020 Dapat Sanksi Tegas

LENTERA NEWS -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam pilkada...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...