PPATK Bakal Ungkap Modus Pencucian Uang “Kelas Paus”

LENTERA NEWSPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) fokus dalam penanganan pencucian uang berlabel “kelas paus”. Para pelaku selalu berusaha menyembunyikan uang hasil kejahatannya dengan berbagai modus dan ber-layer-layer agar tidak terdeteksi aparat penegak hukum.

Dikutip dari Sindonews.com, PPATK akan menelusuri dugaan pencucian uang dari setiap kejahatan. Ketua PPATK Dian Ediana Rae menerangkan jajarannya akan melacak asal usul uang dari para pelaku kejahatan. Hal tersebut untuk memastikan apakah uang berasal dari hasil kejahatan, seperti korupsi, narkoba, dan lain-lain.

“Orang yang memiliki uang besar dari hasil kejahatan menaruh uangnya sedekian rupa bahkan asal usulnya disamarkan. Bagaimana menyembungikan asal-usulnya? Mula-mula ditaruh di (sebuah) bank dan ditransfer ke bank lain. Akibatnya semakin jauh berputar, semakin tidak jelas,” ujarnya dalam acara Jumpa Pekanan dengan tema “Kerja PPATK di Masa Pandemi, Jumat, 3 Juli 2020.

PPATK akan mengejar dan berusaha menemukan uang-uang jumbo hasil tindak pidana kejahatan itu baik di dalam maupun luar negeri. Pengejaran itu penting karena proses hukum terhadap pelaku korupsi, bandar narkoba, ilegal logging, dan sebagainya, tidak akan efektif tanpa diikuti pidana pencucian uangnya.

Dia mengumpamakan ada pelaku kejahatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10 miliar. Namun, yang mampu disita hanya Rp2 miliar. Selama aparat penegak hukum tidak bisa menemukan sisanya yang sebesar Rp8 miliar, pelaku hanya menjalani hukuman fisik.

“Berapa miliar yang bisa dinikmati. Kalau begitu mana bisa orang kapok. Prioritas saya sebagai Kepala PPATK memastikan kerja sama dengan aparat untuk tindak pidana perekonomian harus diikuti pidana pencucian uang. Jangan sampai dipisah atau tidak ditindaklanjuti,” tuturnya.

Tanpa penelusuran dan merampas uang hasil kejahatan, orang akan berspekulasi untuk korupsi. Dian menjelaskan hasil analisis yang dikeluarkan lembaganya pasti nilai uangnya selalu signifikan.

“Maaf, kita tidak menangani yang kecil. PPATK pasti menangani yang besar. Korupsi ada kelas teri dan paus, narkoba ada kelas pedagang dan sindikat, kami ke koruptor besar dan sindikat atau bandar,” pungkasnya. []

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Presiden Kim Jong Un Klaim Korut tak ada COVID-19

LENTERA NEWS -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendesak para pejabatnya agar waspada terhadap virus corona. Ia memperingatkan bahwa rasa puas...

PPATK Bakal Ungkap Modus Pencucian Uang “Kelas Paus”

LENTERA NEWS -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) fokus dalam penanganan pencucian uang berlabel “kelas paus”. Para pelaku selalu berusaha menyembunyikan...

Cinta dan Patah Hati Bikin Remaja Ini Lompat ke Jurang Sedalam 20 Meter

LENTERA NEWS -- Cinta itu buta. Gara-gara sedang ada masalah dengan pujaan hatinya, seorang remaja berinisal H,15, nekat mencoba mengakhiri hidupnya dengan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb.Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat