Perppu Covid Bukan Imunitas Hukum

“Apabila ditemukan niat jahat, tentu saja terbuka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, terutama Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)"

LENTERA NEWS — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat suara mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Khususnya mengenai Pasal 27 dalam Perppu 1/2020 yang dinilai sebagai upaya pemerintah, termasuk Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK), mendapatkan imunitas hukum.

Dilansir dari Republika.co.id, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menampik pandangan itu. Ia mengatakan, Pasal 27 merupakan semangat pemerintah dan KSSK untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pejabat negara untuk mengambil keputusan penting dalam situasi darurat saat ini.

Yustinus menekankan, poin tersebut akan menjadi landasan yang bagus agar pejabat berani membuat keputusan terbaik, terutama di tengah tekanan pandemi Covid-19 saat ini. “Agar mereka tidak takut kriminalisasi atau hal-hal lain yang akan berpotensi merugikan dirinya di masa mendatang,” katanya pada Selasa, 28 April 2020.

Hanya saja, Yustinus menambahkan, syaratnya adalah pejabat tersebut memang sudah menunjukkan itikad baik. Apabila ditemukan niat jahat, tentu saja terbuka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, terutama Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pada hari ini, MK menggelar sidang pengujian Perppu 1/2020 di Gedung MK dengan tetap memberlakukan physical distancing. Agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga permohonan yang sama-sama mempersoalkan Pasal 27 ayat (1).

Ketiga pemohon menilai, pasal tersebut melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan, terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, juga dinilai bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi karena telah memberikan kewenangan absolut kepada sejumlah pihak.

Merujuk pada Perppu 1/2020, Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Yustinus mengatakan, pemerintah dapat mengelaborasi berbagai penjelasan tentang latar belakang, motif dan tujuan Perppu 1/2020 dengan lebih baik jika memang dibutuhkan. Terlepas dari itu, ia menyerahkan hasil akhirnya kepada Mahkamah Konstitusi. “Kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskan,” tuturnya.

Yutinus mengakui, pihaknya sudah mengetahui mengenai pengajuan permohonan konstitusionalitas Perppu 1/2020 yang diajukan oleh beberapa pihak. Menurutnya, itu adalah hak tiap warga negara yang patut dihormati dan didukung, sehingga diskursus terjadi dalam format yang terhormat.

“Sepertinya tidak ada intimidasi ya terkait hal tersebut. Kami hanya melaksanakan tugas saja sesuai arahan,” katanya seperti dilansir Republika.co.id pada Selasa, 28 April 2020.

Argo menyarankan kepada para aktivis yang merasa mendapat intimidasi, teror hingga akun media sosialnya diretas, untuk melaporkan ke pihak kepolisian. “Silakan lapor ya. Nanti kami selidiki,” ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Sejumlah aktivis mengaku mengalami tindak intimidasi maupun upaya peretasan dalam beberapa bulan terakhir. Koalisi masyrakat sipil dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menyebut hal ini sebagai kemunduran demokrasi.

Koalisi menyebut, setidaknya sejak Februari 2020 ada beberapa pola untuk memberangus suara kritis, baik yang dialamatkan kepada RUU omnibus law cipta kerja maupun lainnya, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Koalisi menyebut empat pola, yakni intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang merupakan bagian dari koalisi, Asfinawati, membenarkan hal tersebut. Ia menyebut berbagai aktivis dari lintas organisasi mengalami intimidasi dengan pola-pola itu. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah juga mengalami intimidasi.

“Percobaan peretasan iya, di salah satu LBH. Ada juga yang dipantau seperti LBH Medan,” kata Asfinawati pada Senin, 27 April 2020 malam.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) juga sebagai salah satu pihak yang mengalami intimidasi. KASBI yang diketuai Nining Elitos merupakan salah satu organisasi buruh yang menggelar demo menolak omnibus law cipta kerja pada awal 2020. Pada 17 Februari lalu, terjadi pembakaran ban di markas KASBI, Cipinang Kebembem, Jakarta Timur.

“Itu betul. Sejak kami terus melakukan penolakan Omnibus law, kantor kami didemo dan terjadi pembakaran ban pas depan pintu gerbang,” kata Nining Elitos saat dikonfirmasi pada Senin, 27 April 2020 malam.
Teror, menurut dia, juga terjadi terhadap pengurus KASBI. Koalisi menyebut, peretasan juga menjadi jenis yang paling banyak memakan korban. Peretasan atau percobaan peretasan gawai dilakukan melalui akun media sosial maupun aplikasi pesan. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan, Merah Johansyah, mengaku mengalami upaya peretasan.

“Ada percobaan peretasan pada Facebook saya kemarin,” kata Merah Johansyah saat dikonfirmasi Republika.co.id, Senin malam.

Jatam diketahui merupakan salah satu organisasi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah di bidang lingkungan. Di tingkat mahasiswa, Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho juga mengaku mengalami peretasan. Ia mengaku gawainya diretas. “Kebetulan yang saya alami berupa peretasan gawai,” ujarnya.

Koalisi mencatat, masih banyak terjadinya upaya intimidasi terhadap aktivis, misalnya pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang kerap melontarkan kritik keras di bidang lingkungan kepada pemerintah. Walhi Yogyakarta bahkan sempat didatangi anggota polisi dan TNI.

Source: Republika.co.id

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Presiden Kim Jong Un Klaim Korut tak ada COVID-19

LENTERA NEWS -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendesak para pejabatnya agar waspada terhadap virus corona. Ia memperingatkan bahwa rasa puas...

PPATK Bakal Ungkap Modus Pencucian Uang “Kelas Paus”

LENTERA NEWS -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) fokus dalam penanganan pencucian uang berlabel “kelas paus”. Para pelaku selalu berusaha menyembunyikan...

Cinta dan Patah Hati Bikin Remaja Ini Lompat ke Jurang Sedalam 20 Meter

LENTERA NEWS -- Cinta itu buta. Gara-gara sedang ada masalah dengan pujaan hatinya, seorang remaja berinisal H,15, nekat mencoba mengakhiri hidupnya dengan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb.Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat