FNKSA Ternate Kutuk Sikap Represif Aparat terhadap Massa Aksi

Bismillahirrahmanirrahim

PERNYATAAN SIKAP FNKSDA KOTA TERNATE

Mengutuk Keras Represifitas Aparatus Keamanan Negara Terhadap Aksi Massa Peringatan Perjanjian New York Agreement ke 57 di Ternate.

Papua sejak semula bergabung ke dalam Indonesia melalui sebuah referendum yang belangsung curang dan tidak adil. Plebisit yang digelar pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 18 dan 20 New York Agreement. Referendum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip satu orang satu suara (one man one vote) justru dilakukan secara perwalian.

Pemerintah Indonesia hanya menetapkan 1.026 orang Papua untuk memutuskan bergabung atau tidak bergabung dengan Indonesia. Tak hanya itu, sebelum digelarnya Penentuan Pendapat Rakyatatau Pepera(Act of Free Choice) pada tahun 1969, militer Indonesia mulai melakukan tekanan terhadap berbagai aksi politik di Papua. Selama berminggu-minggu sebelumnya, para pemimpin Papua ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Bahkan ketika dalam perjanjian internasional tak ada satu orang Papua pun yang terlibat di dalamnya.

Hanya pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda dan pemerintah Amerika Serikat. Jadi sejak awal rakyat Papua tidak diberi kesempatan menentukan nasibnya sendiri, melainkan nasib mereka ditentukan oleh orang lain melalui proses-proses yang manipulatif, karena pengambilalihan tersebut TIDAK SAH, maka West Papua bukanlah bagian sah dari teritori Indonesia. Namun, teritori tak berpemerintahan sendiri di bawah pendudukan.

[Dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 75 yang artinya, “Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa “Ya Tuhan Kami keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan di sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu

Dan mengapa kamu tidak mau bersolidaritas memperjuangkan nasib bangsa papua baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang lagi meminta pertolongan untuk bisa keluar (merdeka) dari negeri yang zalim yakni negara kolonial Indonesia yang mengekstraksi sumber daya alam di papua dan melakukan genosida terhadap manusia papua]

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat di daerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia.

Tragedi Wasior berdarah ini terjadi kurun waktu April-Oktober 2001.Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an. Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

Atas dasar itulah setiap tanggal 15 Agustus rakyat papua dan soldaritas rakyat indonesia untuk bangsa papua yang tergabung dalam Front rakyat untuk west papua melakukan aksi besar-besaran untuk memperjuangkan hak penentukan nasibnya sendiri. Namun hal itu tercoreng akibat tindakan represif aparatur keamanan negara, secara brutal melakukan tindakan represif terhadap Sejumlah mahasiswa dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) kota Ternate yang menggelar aksi dengan tuntutan agar “Amerika Serikat Harus Bertanggung jawab atas Penjajahan di West Papua”. Mereka dipukul hingga babak belur dan salah satu masa aksi atas nama Fai dari (Fri-wp) dipukul hingga tidak sadarkan diri dan kena Asma hingga dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polres Ternate

Maka tindakan aparatur keamanan negara yang melakukan represifitas baik dalam bentuk intimidasi, kekerasan fisik dan penangkapan semena-mena, merupakan hal yang mencederai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita pembebasan Islam.

Oleh karena itu kami menyatakan sikap atas tindakan tersebut:

1. Mengecam dan mengutuk keras tindakan represifitas aparatur keamanan negara terhadap rakyat papua tengah menyuarakan pendapat di muka umum, sebagai bentuk mencederai nilai-nilai demokrasi

2. Tarik keluar militer organik dan non-organik di West Papua

3. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka seluas-luasnya

4. Adili dan tangkap pelaku pelanggaran HAM di west papua

5. Menyerukan persatuan gerakan rakyat di Maluku Utara untuk semakin mengradikalisasi gerakan politik jalan yang selalu di pungkul mundur oleh aparatus represif negara

Semoga kita semua selalu dalam lindungan sang khalik Allah SWT dan diberikan kekuatan untuk melawan ketidakdilan yang ada.

Wallahumuwafiq Illa Aqwamith Thariq

Ternate, 15 Agustus 2019

Komite Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) kota ternate

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Eropa tak Dukung Penerapan Sanksi kepada Iran, AS Murka

LENTERA NEWS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengecam negara-negara Eropa karena gagal mendukung upaya Washington untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran. AS...

Kian Memanas, Taiwan akan Balas jika Diserang China

LENTERA NEWS -- Taiwan tidak akan membuat langkah provokatif, tetapi akan membalas tembakan jika pasukan China menyerang pulau tersebut. Reaksi Taipei disampaikan seorang sumber militer...

AS Tuding Iran Memiliki Bom Nuklir dan Berkomplot dengan Korut

LENTERA NEWS -- Iran dituding akan memiliki bom nuklir pada akhir tahun ini. Negara para Mullah itu juga dituduh berkomplot dengan Korea Utara (Korut) untuk mengembangkan rudal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...