MK Gelar Sidang Uji Materi Perppu Covid-19 yang Digugat Kubu Amin Rais

"Pemohon menilai Pasal 27 ayat (1) merupakan bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya indak pidana korupsi,"

LENTERA NEWS — Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 28 April 2020 ini menggelar sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpp) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dilansir dari aa.com.tr, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono mengatakan, sidang akan digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Pemohon pertama dengan perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh 24 individu dari beragam latar belakang profesi di antaranya Din Syamsuddin dan Amien Rais, keduanya mantan ketua umum Muhammadiyah.

Fajar mengatakan pemohon pertama berpandangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya boleh direvisi melalui APBN Perubahan, bukan melalui Perppu.

Menurut mereka, kata Fajar, kekosongan hukum dan ketiadaan prosedur hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 atau keadaan genting lain juga tidak dapat dijadikan alasan mengatur pergeseran anggaran dalam Perppu.

Pemohon pertama juga mempermasalahkan Pasal 27 ayat (1) dalam Perppu yang mengatur imunitas hukum Pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Pemohon menilai Pasal 27 ayat (1) merupakan bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya indak pidana korupsi,” kata Fajar pada Selasa.

Sementara, pemohon kedua dengan perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh sejumlah organisasi di antaranya Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Pemohon kata Fajar juga mempersoalkan Pasal 27 ayat (1) dan menilai bahwa norma tersebut tidak demokratis.

Pemohon ketiga dengan nomor perkara 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh seorang pengacara dan aktivis salah satu organisasi masyarakat Damai Hari Lubis.

Dalam persidangan tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengaku terpaksa membatasi para pihak dalam persidangan karena protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah maupun WHO.

“Sesuai dengan protokol WHO dalam persidangan sidang-sidang yang perkara-perkara yang dianggap mendesak itu bisa tetap dilakukan oleh sebab itu , rapat kami menganggap bahwa ini adalah salah satu perkara yang dianggap mendesak,” kata Aswanto saat memimpin sidang pada Selasa.

Sebelumnya, pada awal April 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19.

Perppu tersebut membahas tentang penambahan anggaran belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun, pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07 persen dari PDB, serta sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut sebagai langkah antisipatif untuk mencegah dampak penyebaran virus korona terhadap perekonomian Indonesia yang lebih dalam.

Source: aa.com.tr

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Trump Tuduh Petinggi Pentagon Ingin Terus Perang

LENTERA NEWS -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh petinggi-petinggi Departemen Pertahanan ingin perang terus terjadi agar kontraktor-kontraktor pertahanan tetap 'senang'.

Anggota DPR RI Usulkan Pidana dan Denda 100 jt bagi Paslon Pelanggar Protokol Covid

Fenomena pada masa pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020 membuat publik resah. Ada kekawatiran muncul klaster baru Covid-19 pada tahapan pilkada selanjutnya. Terlebih, setelah pendaftaran...

ASN tak Netral pada Pilkada 2020 Dapat Sanksi Tegas

LENTERA NEWS -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam pilkada...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...