KPU Diminta Revisi PKPU yang Membolehkan Konser di Pilkada

LENTERA NEWS — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan sejumlah catatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang membolehkan adanya kegiatan kampanye rapat umum dalam bentuk konser. Tito meminta agar ketentuan itu direvisi beserta dengan ketentuan lain yang menyebabkan kerumunan sosial.

“Di samping koordinasi, kerja sama dan kontribusi semua stakeholder, perlu ada penguatan regulasi yang clear, dan tegas, dalam konteks penanganan COVID-19 yang perlu menghindari terjadinya COVID-19 adalah menghindari kerumunan sosial,” ujar Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020.

“Oleh karena itu, dalam PKPU tanpa mengurangi rasa hormat, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti diperbolehkannya rapat umum dengan konser, dengan jumlah 100 orang, itu akan sulit di lapangannya bagi teman-teman di lapangan bagi yang paham,” sambungnya.

Menurut Tito, perlu dilaksanakan aturan yang tegas sehingga ia menyarankan agar dilakukan revisi PKPU yang tegas untuk menghindari terjadinya kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak. Dan mengganti kegiatan tersebut dengan kegiatan virtual dan menggunakan media massa yang sudah memiliki jaringan hingga pelosok.

“Kita dorong semua kegiatan dilakukan secara daring, secara virtual, menggunakan sarana yang ada, baik aplikasi dengan teknologi, kemudian juga saluran media massa, sosial media, maupun konvensional termasuk jaringan TVRI, RRI yang sudah sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok, ini dapat dimanfaatkan,” usulnya.

Kemudian, sambung mantan Kapolri itu, untuk daerah yang kesulitan secara teknologi bisa dilakuakan rapat terbatas yang bisa dilakukan dengan menjaga jarak dan pengawasannya akan mengikutsertakan para stakeholder penegak hukum.

“Revisi PKPU menjadi penting dan sudah harus lebih detil. Untuk itu, hal pokok kita bangun tema sentralnya adalah peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan penanganan sosial-ekonominya,” tandas Tito.

(Source: Sindonews.com/kri)

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Membaca Arah Kebijakan Pembentukan UU Ciptaker

LENTERA NEWS -- Pada 5 Oktober lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang....

Logo Sumpah Pemuda 2020 Dirilis Kemenpora. Ini Maknanya

LENTERA NEWS -- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali secara resmi melaunching logo Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun...

Majelis Hakim: Heru Pakai Uang Jiwasraya untuk Judi di Kasino

LENTERA NEWS -- Majelis hakim menyatakan pemilik Maxima Grup Heru Hidayat telah menggunakan uang nasabah Jiwasraya untuk berfoya-foya dengan berjudi di kasino.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...