Komisi II DPR akan Gelar Rapat Tambahkan Dana Pilkada

Rapat itu akan membahas rasionalisasi tambahan anggaran Pilkada 2020

LENTERA NEWS — Komisi II DPR RI akan kembali menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu, 3 Juni 2020. Rapat itu akan membahas rasionalisasi tambahan anggaran Pilkada 2020.

“Jadi kami besok (Rabu) akan rapat lagi mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas rasionalisasi anggaran,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam diskusi virtual ‘Menimbang Risiko Pilkada Serentak 9 Desember 2020’, Selasa, 2 Juni 2020, dilansir dari Republika.co.id.

Ia mengatakan, keputusan penundaan tahapan pilkada dan menyetujui pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020 mempunyai sejumlah konsekuensi. Salah satunya, penyusunan standar operasional dalam melaksanakan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Implementasi protokol Covid-19 tentu berimbas ada tambahan anggaran yang dibutuhkan penyelenggara pemilu. Menurut Doli, KPU sudah mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar sekitar Rp 535 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri, pada saat rapat dengar pendapat sebelumnya.

Komisi II DPR akan meminta penjelasan KPU secara rinci terkait tambahan anggaran tersebut dalam setiap tahapan pilkada. Sebab, menurut dia, ada efisiensi biaya dalam pelaksanaan tahapan yang bisa dialokasikan untuk tahapan pemilihan lain yang membutuhkan tambahan anggaran.

“Kami bahasakan rasionalisasi, kita ingin melihat tahapan-tahapan per tahapan-tahapan itu. Saya kira pasti ada tahapan yang juga terjadi efisiensi, yang kemudian nanti bisa disubsidi ada tahapan yang membutuhkan anggaran,” kata Doli.

Selain itu, lanjut dia, ada juga kebutuhan di luar alat maupun barang, yakni regulasi yang mengatur pelaksanaan tahapan pilkada dengan protokol Covid-19. Misalnya, mekanisme pemungutan suara yang mengatur waktu kedatangan pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) agar tidak terjadi kerumunan dan antrean.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI menyetujui pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Di samping itu, Komisi II DPR meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada yang kemudian dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR. []

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Trump Tuduh Petinggi Pentagon Ingin Terus Perang

LENTERA NEWS -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh petinggi-petinggi Departemen Pertahanan ingin perang terus terjadi agar kontraktor-kontraktor pertahanan tetap 'senang'.

Anggota DPR RI Usulkan Pidana dan Denda 100 jt bagi Paslon Pelanggar Protokol Covid

Fenomena pada masa pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020 membuat publik resah. Ada kekawatiran muncul klaster baru Covid-19 pada tahapan pilkada selanjutnya. Terlebih, setelah pendaftaran...

ASN tak Netral pada Pilkada 2020 Dapat Sanksi Tegas

LENTERA NEWS -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam pilkada...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...