Ketua KPK: Hukuman Korupsi di Tengah Pandemi adalah Hukuman Mati

"Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi".

LENTERA NEWS — Jangan coba-coba memanfaatkan momen pandemi virus Corona (COVID-19) untuk menggerogoti uang negara. Ingat! Ancaman hukuman bagi mereka yang curi-curi kesempatan mengorupsi uang negara di tengah wabah virus Corona di RI tak main-main, yakni hukuman mati.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020, dilansir dari detik.com. Firli awalnya berbicara perihal anggaran penanganan virus Corona yang rawan dikorupsi.

“Rawannya adalah, kita tahu penanganan COVID ini melibatkan pemda, kabupaten, kota, provinsi, (totalnya ada) 542. Dalam waktu yang sama, 270 daerah akan Pilkada. Dari 542 yang alokasikan dana untuk penanganan COVID-19, tidak semuanya terpapar COVID-19,” kata Firli dalam rapat

Untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan wabah virus Corona, Firli menyebut KPK telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Selain itu, kata Firli, KPK telah bekerja sama dengan sejumlah pihak.

“KPK sudah membentuk satgas penanganan COVID-19, KPK bekerja sama dengan LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), karena mereka mendapat mandat pendampingan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan COVID,” terang Firli.

Firli menyatakan KPK siap menindak tegas pelaku korupsi yang memanfaatkan momen pandemi virus Corona. Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu menegaskan, ancaman hukuman bagi mereka yang mengorupsi anggaran negara di tengah pandemi seperti sekarang ini adalah hukuman mati.

“KPK akan tetap bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutama dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana,” tegas Firli.

“Karena, sebagaimana yang kami sampaikan, salus populi suprema lex esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka, bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati,” imbuhnya.

Selain itu, Firli juga memastikan bahwa KPK mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak wabah virus Corona. Jenderal polisi bintang tiga itu menekankan penyaluran bansos harus tetap sasaran.

“Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi. Dan untuk itu, tentu, karena kita baca ada kerawanan-kerawanan, lebih khusus lagi terkait dengan pelaksanaan bansos, karena ini menjadi hak rakyat, dia (bansos) harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran,” sebut Firli.

Firli menuturkan KPK terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bansos ini. Dia menekankan, dalam hal bansos, keterbukaan data penerima bansos merupakan salah satu aspek yang penting.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam rangka penyaluran bantuan sosial, dan kita tetap dan terus meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Polri, dalam rangka melakukan pengawasan penggunaan anggaran COVID-19,” ucap Firli.

Source: detikcom

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Video: Pegawai KPU Protes Petugas Covid dan Sebut SE Bupati Halteng tak Masuk Akal

LENTERA NEWS -- Salah satu ASN yang bekerja di kantor KPU menilai surat edaran Bupati Halmahera Tengah tidak masuk akal, karena bagi...

Ditahan Petugas Covid, Pegawai KPU ini Menilai SE Bupati Halteng tak Masuk Akal

LENTERA NEWS -- Salah satu ASN yang bekerja di kantor KPU menilai surat edaran Bupati Halmahera Tengah tidak masuk akal, karena bagi...

Ketua Komisi III DPRD Malut Serius Menanggapi Keluhan Warga Pulau Taliabu

LENTERA News – Dugaan lahan hutan Mangrove dirusaki dan diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga salah satu warga Taliabu keluhkan hal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat