Ketua Komisi III DPRD Malut Serius Menanggapi Keluhan Warga Pulau Taliabu

LENTERA News – Dugaan lahan hutan Mangrove dirusaki dan diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga salah satu warga Taliabu keluhkan hal tersebut ke Ketua komisi III DPRD provinsi Maluku Utara, Hi. Muhaimin Syarif.

Hal itu terungkap saat beberapa warga mendatangi Haji Muhaimin Syarif dikediamannya pada Rabu 27 Mei 2020 lalu menceritakan persoalan itu. Selang beberapa menit kemudian, Muhaimin Syarif, langsung mengajak warga untuk meninjau lokasi hutan mangrove itu.

Saat disambangi beberapa awak media dilokasi hutan mangrove di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Muhaimin Syarif menjelaskan, bahwa sekitar 4 kilo meter hutan bakau yang statusnya oleh negara sudah APL. Namun terlepas dari itu, menurut dia, ini sudah kategori perusakan ekosistem lingkungan.

“Sekarang ada warga suku asli taliabu yang mengeluhkan lahan Mangge-mangge (hutan mangrove), yang tidak boleh dirusaki, sebab itu adalah masa depan anak cucu, karena di bawah pohon mangge-mangge itu ada ikan bertelur, ada bia popaco, kepiting bakau juga hidup disitu sehingganya dalam pengakuan mereka lebih memilih mencari kayu bakar di gunung dari pada harus menebang pohon mangge-mangge. Itulah pesan para petuah adat mereka, ” ungkap Muhaimin Syarif mengulangi keluhan warga.

Lanjut dia, yang mereka resahkan sekarang adalah, saat ini sudah di exploitasi oleh oknum, bahkan sudah dibuat sertifikat dalam kepemilikan tertentu, bahkan dalam sebuah rekaman ada salah satu oknum memiliki 9 hektar, Wallahualam dari mana dasar kepemilikan atas lahan tersebut. “Ini tentu ada kerjasama dengan prona,” katanya.

Politisi partai Gerindra ini dirinya menanggapi serius masalah kerusakan hutan manggrove tersebut. Pihaknya menyatakan akan mengevaluasi prona perihal dasar apa mereka membuat sertifikat dan diperjualbelikan oleh oknum serta dibuat kapling-kaplingan. “Ini yang memang akan saya seriusi, karena ini bagian dari kewenangan saya di komisi III,” tegasnya Meski begitu, Muhaimin bilang ia akan berkoordinasi dengan Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba (AGK) untuk memanggil pihak terkait seperti lingkungan hidup, kehutanan, mengundang Kapolda serta menghadirkan pihak agraria. “Karena mereka yang mengeluarkan sertifikat sehingga diperjualbelikan oleh oknum-oknum tersebut,” pungkasnya.

Reporter: Mohri/Red: Jun

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Presiden Kim Jong Un Klaim Korut tak ada COVID-19

LENTERA NEWS -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendesak para pejabatnya agar waspada terhadap virus corona. Ia memperingatkan bahwa rasa puas...

PPATK Bakal Ungkap Modus Pencucian Uang “Kelas Paus”

LENTERA NEWS -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) fokus dalam penanganan pencucian uang berlabel “kelas paus”. Para pelaku selalu berusaha menyembunyikan...

Cinta dan Patah Hati Bikin Remaja Ini Lompat ke Jurang Sedalam 20 Meter

LENTERA NEWS -- Cinta itu buta. Gara-gara sedang ada masalah dengan pujaan hatinya, seorang remaja berinisal H,15, nekat mencoba mengakhiri hidupnya dengan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb.Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat