Kemendes: Satgas Dana Desa Siap Audit Laporan

Pengawasan dana desa di tingkat daerah juga melibatkan instansi pemerintah setempat

BANTUL, LENTERA.CO.ID — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa siap melakukan audit terhadap laporan penyelewengan penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa. Kemendes mengimbau jika ada penyelewengan warga dapat melaporkannya.

“Untuk pengawasan dana desa kita gunakan pengawasan yang dimiliki pemerintah. Kemendes juga memiliki Satgas Dana Desa,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Anwar Sanusi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/9).

Dengan demikian, kata Anwar, kalau misalnya ada indikasi beberapa penyelewengan dana desa, masyarakat bisa menghubungi Satgas Dana Desa melalui call center di nomor 15040 untuk menyampaikan laporan. Anwar menjelaskan, Satgas Dana Desa yang dibentuk kementeriannya tersebut anggotanya mengambil dari perwakilan perwakilan lembaga negara. Selain itu, ada juga dari mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dan Pak Bibit (Bibit Samad Rianto) itu yang menjadi ketua, selain itu ada juga para inspektur dari kementerian yang mereka akan siap untuk kita turunkan melakukan audit terkait dengan penyelewengan dana desa,” katanya.

Selain Satgas Dana Desa, lanjut Anwar, dalam pengawasan dana desa di tingkat daerah juga melibatkan instansi pemerintah setempat seperti Inspektur daerah dan inspektur kabupaten. Terkait dengan dana desa itu, menurut dia, perhatian dan komitmen pemerintah untuk pembangunan desa sudah tidak diragukan lagi, karena jumlah dana desa tidak pernah mengalami penurunun bahkan meningkat secara signifikan.

“Kalau kita mendengar pidato Pak Presiden bahwa tahun 2019 dana desa ditingkatkan dari sebesar Rp 60 trilun menjadi Rp 73 triliun. Artinya apa, ini merupakan kesempatan emas dari masyarakat desa untuk songsong harapannya,” katanya.

Selain itu, lanjut Sekjen, menjadi kesempatan bagi desa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat desa, mengejar ketertinggalan dari kemajuan wilayah perkotaaan dan mengejar ketertinggalan dari wilayah yang lain.

Sumber: Republika/antara

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Eropa tak Dukung Penerapan Sanksi kepada Iran, AS Murka

LENTERA NEWS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengecam negara-negara Eropa karena gagal mendukung upaya Washington untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran. AS...

Kian Memanas, Taiwan akan Balas jika Diserang China

LENTERA NEWS -- Taiwan tidak akan membuat langkah provokatif, tetapi akan membalas tembakan jika pasukan China menyerang pulau tersebut. Reaksi Taipei disampaikan seorang sumber militer...

AS Tuding Iran Memiliki Bom Nuklir dan Berkomplot dengan Korut

LENTERA NEWS -- Iran dituding akan memiliki bom nuklir pada akhir tahun ini. Negara para Mullah itu juga dituduh berkomplot dengan Korea Utara (Korut) untuk mengembangkan rudal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...