INDEF: Tim Ekonomi Jokowi Harus Pertahankan Momentum Pertumbuhan

Tahun depan sinyal resesi ekonomi global menguat

LENTERA NEWS — Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, salah satu tugas utama jajaran kabinet di kementerian bidang ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Khususnya agar tidak terjatuh di bawah lima persen di tengah sinyal resesi global.

Bhima menuturkan, pada 2020, sinyal resesi global menguat. Oleh karena itu, ia tidak menaruh harapan ekonomi dapat tumbuh sampai 5,3 persen. “Usaha yang harus dilakukan adalah menjaga jangan drop di bawah lima persen,” tuturnya ketika dihubungi Republika, Senin, 21 Oktober 2019.

Dilansir dari Republika.co.id, Bhima mengatakan, upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya dengan memperhitungkan kembali dampak pencabutan subsidi energi BBM, listrik dan kenaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan.

Dari sisi ekspor, Bhima menuturkan, kuncinya adalah perluasan pasar ke negara non tradisional, peningkatan daya saing produk sekaligus peningkatan kontribusi UMKM dalam ekspor.

Di sisi lain, Bhima mengatakan, kabinet berikutnya harus terus meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama ke sektor formal. Angka pengangguran memang terus menurun ke 5,01 persen per Februari 2019, namun pengangguran usia muda di Indonesia mencapai 15,8 persen berdasarkan data Bank Dunia.

“Tingkat pengangguran SMK juga masih tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, Bhima menekankan, janji kartu pra kerja dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja. Kerjasama dengan industri juga mutlak diperlukan, terutama dalam menyiapkan SDM era industri 4.0 dan mencegah skill mismatch yang masih terus terjadi.

Bhima menuturkan, kabinet berikutnya juga memiliki pekerjaan rumah dalam bidang kesejahteraan. Khususnya di optimalisasi bantuan sosial dan dana desa untuk mengangkat tingkat pendapatan penduduk miskin pedesaan.

Tapi, Bhima menuturkan, pengawasan dana bansos dan dana desa juga harus diperketat. “Jangan makin ditambah anggarannya, yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK semakin banyak,” ujarnya.

Bhima mengatakan, solusi jangka pendek dalam permasalahan tersebut dapat dimulai dari pemilihan tim ekonomi yang berkualitas, ahli eksekusi, profesional dan punya integritas tinggi. Selanjutnya, tinggal masalah koordinasi lintas sektoral dan pengawasan.

Sumber: Republika

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Eropa tak Dukung Penerapan Sanksi kepada Iran, AS Murka

LENTERA NEWS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengecam negara-negara Eropa karena gagal mendukung upaya Washington untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran. AS...

Kian Memanas, Taiwan akan Balas jika Diserang China

LENTERA NEWS -- Taiwan tidak akan membuat langkah provokatif, tetapi akan membalas tembakan jika pasukan China menyerang pulau tersebut. Reaksi Taipei disampaikan seorang sumber militer...

AS Tuding Iran Memiliki Bom Nuklir dan Berkomplot dengan Korut

LENTERA NEWS -- Iran dituding akan memiliki bom nuklir pada akhir tahun ini. Negara para Mullah itu juga dituduh berkomplot dengan Korea Utara (Korut) untuk mengembangkan rudal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...