Home School Sekolah Alternatif

LENTERA NEWS — Oleh : Ilham Wahyu Hidayat, Guru SMP Negeri 11 Malang

Siapa bilang pendidikan hanya bisa ditempuh di sekolah? Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan dapat ditempuh dengan berbaga cara.

Menurut Pasal 13 UU RI di atas jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Untuk jalur yang terakhir (informal) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang salah satu bentuknya adalah home school atau sekolah rumah.

Jadi jelas, sekolah bukan satu-satunya solusi untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu alternatifnya adalah sekolah rumah.

Sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas. Demikian menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.

Sekolah rumah tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga.

Sekolah rumah majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh dua orang tua atau lebih dan pembelajarannya dalam satu keluarga.

Sekolah rumah komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolah rumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama.

Jika diamati tujuan yang ingin dicapai dalam sekolah rumah juga sangat rasional. Pasal 2 Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 menyebutkan sekolah rumah diselenggarakan dengan tiga tujuan. Pertama, pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anak.
Kedua, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Ketiga, pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar.

Untuk mengadakan sekolah rumah juga gampang. Orang tua hanya perlu datang ke Dinas Pendidikan membawa beberapa persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud antara lain; 1) Identitas diri orang tua dan peserta didik, 2) Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab melaksanaan pendidikan di rumah, 3) Surat pernyataan peserta didik telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti pendidikan dan 4) dokumen program sekolah rumah berupa rencana pembelajaran.

Yang perlu diperhatikan kurikulum yang diterapkan dalam sekolah rumah mengacu kepada kurikulum nasional. Dengan demikian penyelenggara sekolah rumah wajib mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia.

Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan anak.

Secara tidak langsung keberadaan sekolah rumah ini merupakan bukti nyata dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga sekolah.

Bisa jadi sekolah dianggap kurang mampu dalam mengembangkan potensi dan bakat anak. Tidak menutup kemungkinan juga orang tua takut anaknya akan terpengaruh hal-hal negatif dari pergaulan sekolah.

Bagi orang tua yang merasa mampu mendidik anaknya sendiri tidak perlu ragu memilih sekolah rumah sebagai alternatif pendidikan. Pemerintah telah memberi jaminan hukum terhadap sekolah model ini.

Pasal 27 Ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal. Sedangkan ayat 3 menyatakan ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud di atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah. Dalam Pasal 4 Permendikbud ini dinyatakan hasil pendidikan sekolah rumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Jadi jelas, berdasarkan peraturan yang ada sekolah rumah itu sah, legal dan setara dengan sekolah pada umumnya.

Artikel ini dikirim ke Redaksi melalui email: opini@lentera.co.id pada 18 November 2019

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Video: Pegawai KPU Protes Petugas Covid dan Sebut SE Bupati Halteng tak Masuk Akal

LENTERA NEWS -- Salah satu ASN yang bekerja di kantor KPU menilai surat edaran Bupati Halmahera Tengah tidak masuk akal, karena bagi...

Ditahan Petugas Covid, Pegawai KPU ini Menilai SE Bupati Halteng tak Masuk Akal

LENTERA NEWS -- Salah satu ASN yang bekerja di kantor KPU menilai surat edaran Bupati Halmahera Tengah tidak masuk akal, karena bagi...

Ketua Komisi III DPRD Malut Serius Menanggapi Keluhan Warga Pulau Taliabu

LENTERA News – Dugaan lahan hutan Mangrove dirusaki dan diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga salah satu warga Taliabu keluhkan hal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat