Gubernur Ganjar Usul ke Pemerintah Pusat: Potong Pendapatan ASN 50%

LENTERA NEWS — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memotong pendapatan aparatur sipil negara (ASN) di tengah wabah Covid-19. Pemotongan hingga 50 persen dari total pendapatan ASN itu dilakukan untuk golongan III ke atas.

Usulan itu disampaikannya saat mengikuti rapat terbatas tentang Musrenbangnas 2020 secara virtual, bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jajaran menteri kabinet dan sejumlah kepala daerah pada Kamis, 30 April 2020. Ganjar minta pemerintah pusat mempertimbangkan, pegawai yang grade-nya di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50 persen.

“Sekali lagi saya tegaskan pemotongan pendapatan lho, bukan gajinya,” kata Ganjar seperti dilansir dari republika.co.id Kamis, 30 April 2020.

Menurutnya, pemotongan itu dirasa penting untuk menunjukkan sensitivitas aparatur pemerintahan kepada masyarakat yang saat ini banyak mengalami kesulitan akibat terdampak Covid-19. Tak sedikit buruh di PHK, pekerja informal tidak bisa bekerja dan banyak lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi ini.

“Mari kita ikut peduli, bahwa kita saat ini, semuanya sedang dalam masa kesulitan,” jelasnya.

Pemotongan pendapatan ASN di tengah wabah Covid-19 seperti saat ini, lanjutnya, dapat membantu meringankan beban negara. Apalagi, lanjut dia, kondisi perekonomian Indonesia masih belum menentu tahun depan. Semuanya masih buram dan masih sulit diperhitungkan.

Ia menegaskan, usulan itu tidak diperuntukkan bagi seluruh ASN di Indonesia. Mereka para ASN yang ada di golongan I atau II, harus tetap diberikan pendapatannya secara utuh. Namun, yang harus dipotong adalah ASN yang sudah golongan III ke atas, apalagi mereka yang sudah menempati jabatan penting.

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Trump Tuduh Petinggi Pentagon Ingin Terus Perang

LENTERA NEWS -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh petinggi-petinggi Departemen Pertahanan ingin perang terus terjadi agar kontraktor-kontraktor pertahanan tetap 'senang'.

Anggota DPR RI Usulkan Pidana dan Denda 100 jt bagi Paslon Pelanggar Protokol Covid

Fenomena pada masa pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020 membuat publik resah. Ada kekawatiran muncul klaster baru Covid-19 pada tahapan pilkada selanjutnya. Terlebih, setelah pendaftaran...

ASN tak Netral pada Pilkada 2020 Dapat Sanksi Tegas

LENTERA NEWS -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam pilkada...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...