Dugaan Surat Bodong dari Kemendagri, APMDI Gelar Aksi Sweeping Ruang OTDA

JAKARTA, LENTERA.CO.ID — Aksi sweeping ke ruang Kerja Dirjen OTDA Kemendagri, Kamis lalu, semata mata mempertegas sikap Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) terhadap dugaan Surat Bodong dari Kementerian Dalam Negeri tentang Izin Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan jabatan Fungsional di lingkungan Pemprov Malut.

Pasalnya, surat izin yang dikeluarkan Kemendagri dinilai aneh dan non prosedural. Dimana Kepala BKD Provinsi Malut menyatakan tidak ada surat izin tersebut.

“Kepala BKD dihadapan Bawaslu telah mengklarifikasi bahwa surat tersebut tidak ada. Kok saat sidang di MK surat tersebut dihadirkan sebagai salah satu bukti,” ujar Muh Husni Sapsuha, presidium Gerakan SUBU BerSATU, salah satu gerakan Organ AMPDI kepada redaksi Lentera.co.id, Ahad, 17 November 2018 via WhatsApp.

Makanya, AMPDI terus mendesak dan berupaya menguak tabir surat izin di Kemendagri tersebut. Selain itu, AMPDI juga mendesak Kemendagri untuk memanggil Karo Humas Pemrov Malut terkait berita Kemendagri sebut Tim AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan.

“Kami tetap konsisten mengawal ini. Sebab Kemendagri harus bertanggungjawab atas berita yang menyebut Tim AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan,” tegas Edho, sapaan akrab Muh Husni Sapsuha.

Lebih dari itu, soal surat sekprov dan dirjen OTDA ke KPU tanggal 3 dan 6 November 2018 pun jadi pertannyaan besar karena bukti fisik yang dimaksud bukanlah surat keterangan Sekda dan Dirjen, melainkan surat fisik Kemendagri tentang izin.

“Jika surat itu benar ada, maka kami mendesak kementerian dan KASN untuk memeriksa Kepala BKD Provinsi atas pernyataan yang membuat kisruh politik Pilgub Malut,” tambah Edho.

AMPDI pada Senin besok akan mendatangi Kemendagri untuk mempertanyakan sikap Kemendagri yang menyatakan TIM AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan.

“Kami juga mendesak Kemendagri dalam hal ini Dirjen OTDA untuk menjelaskan ke publik tentang misteri surat izin Kemendagri dimaksud. Kami juga menyadari bahwa administrasi adalah hal intern lembaga, tapi karena sudah menyentuh ruang publik maka Kemendagri harus menjelaskan hal ini secara terang benderang,” tambah Edho.

“Kemendagri tidak boleh menganggap soal ini selesai saat KPU menolak rekomendasi Bawaslu. Kemendagri harus bersikap profesional atas pernyataan Kepala BKD yang membingungkan publik Maluku Utara, termasuk surat Sekda tertanggal 3 November tersebut,” ujarnya.

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Rusia Serang Suriah, 4 Warga Sipil Suriah Tewas

LENTERA NEWS -- Rusia melancarkan serangan di Idlib di Suriah, pada Sabtu, 18 Januari 2020 waktu setempat. Serangan udara yang dilakukan menewaskan sedikitnya empat...

Skandal Jiwasraya Diduga Melibatkan Orang Dekat Kekuasaan

LENTERA NEWS -- Partai Demokrat kukuh mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya di DPR. Demokrat tak setuju apabila dugaan skandal penyelewengan dana asuransi Jiwasraya hanya dibentuk...

Mengenal Sosok di Balik Penahanan 1 Juta Muslim Uighur di China

LENTERA NEWS -- Setelah kerusuhan berdarah di sebelah barat China sepuluh tahun lalu, Partai Komunis China menugaskan seorang pejabat untuk mengatasi masalah ketertiban: seorang...

Granat Asap Meledak Dalam Bungkusan Plastik, 2 Anggota TNI Korban

LENTERA NEWS -- Terjadi ledakan di Jakarta pada Selasa, 03 Desember 2019 sekitar pkul 07.20 WIB, tepatnya di jalan Medan Merdeka Utara, di area...

Tercemar Sampah, Sungai Ciberes jadi Merah Jambu dan Bau Busuk

LENTERA NEWS - Air Sungai Ciberes di Desa Gebang Kulon, diduga tercemar Limbah Industri dan sampah yang menyebabkan sungai tersebut berubah warna menjadi merah...

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat