AMPERA Kembali Soroti Yang Belum Di Sahkan

HALTIM LENTERA.CO.ID – Wakil ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Idrus Maneke dan Anggota DPRD lainnya menjanjikan kepada Amanah Penderitaan Rakyat (AMPERA) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara saat aksi massabserta hering pada, 19 September 2018 lalu. Bahwa akan menyelesaikan 13 RANPERDA dan dua RANPERDA Perubahan tentang pemilihan Kepala Desa dan pemilihan BPD.

Wasekjen Ampera, M Rifai Latif kembali pertanyakan sikap dan kebijakan DPRD pada Hering bersama Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) kiranya DRPD akan membijaki 13 ramperda dan dua Ranperda perubahan tersebut, saat ditemui lentera.co.id pada 02 November 2018.

Pasalnya Aksi Massa serta hering Pada 19 Septembe 2018 lalu itu, mendesak kepada DPRD Kabupaten Halmahera Timur agar menyelesaikan 5 rancangan peraturan daerah, (RANPERDA) sala satu aturan di antaranya adalah PERDA (1). Peternakan (2). Penyelenggaraan Kepariwisataan (3). Angkutan Bermotor Tempat khusus Parkir (4). Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan (5). Penerbitan Pas Sipil Atas Kepala ukuran 7 Gros Ton (GT). Terkesan 5 rancangan tersebut DPRD Haltim tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan lima ramperda dimaksud.

Lalu disaat Hering Pernyataan yang disampaikan Waki ketua I DPRD Ishak Jailan dan Wakil Ketua II DPRD Idrus Maneke menyampaikan di ruang rapat DPRD ada 13 RANPERDA yang harus harus di selesaikan.

Setelah masa aksi meminta hering bersama wakil ketua DPRD Ishak Jailan, wakil Ketua II Idrus Maneke dan Anggota DPRD lainnya sejumlah 12 DPRD. Bahwa permasalahan tersebut akan di tindak lanjut sampai rapat ke tiga.

Kiranya DPRD harus serius serta jeli mengawal kebijakan ini karena di dalam 13 ramperda diantanya Pararawisata, peternakan, parkiran dinas perhubungan kapal 7 GT dan yang lainya janji DPRD sampai hari ini tidak terlaksana bahkan tidak terlihat. kata rifai

“Ketika poin 1, 2 dan 3 tidak tindak lanjuti maka kami dari Amanah Penderitaan Rakyat (AMPRA) akan kembali aksi dengan pasukan masa yang lebih banyak lagi, tidak segan-segan melakukan aksi lanjutan. bagi kami ini adalah pembohongan yang berkepanjangan kepada rakyat kabupaten Yalmahera Timur,” tegasnya.

Rep/Ilham

- Advertisement -Download

BACA JUGA

Eropa tak Dukung Penerapan Sanksi kepada Iran, AS Murka

LENTERA NEWS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengecam negara-negara Eropa karena gagal mendukung upaya Washington untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran. AS...

Kian Memanas, Taiwan akan Balas jika Diserang China

LENTERA NEWS -- Taiwan tidak akan membuat langkah provokatif, tetapi akan membalas tembakan jika pasukan China menyerang pulau tersebut. Reaksi Taipei disampaikan seorang sumber militer...

AS Tuding Iran Memiliki Bom Nuklir dan Berkomplot dengan Korut

LENTERA NEWS -- Iran dituding akan memiliki bom nuklir pada akhir tahun ini. Negara para Mullah itu juga dituduh berkomplot dengan Korea Utara (Korut) untuk mengembangkan rudal...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...