Izin Lambat di Daerah, BI: Penghambat Investasi

NEWS.LENTERA.CO.ID — Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi atau Pokja 3 menuturkan, iklim investasi di Indonesia masih menghadapi kendala. Kecepatan penerbitan izin usaha dinilai masih lambat, terutama di tingkat daerah.

Mirza menjelaskan, kondisi tersebut terpantau dalam survei BI. Hasilnya, mengurus perizinan di daerah lebih lambat dibandingkan di pusat.

“Meski tentu ada daerah yang sudah progresif terkait perizinan, tapi secara umum perizinan di daerah masih menjadi masalah utama,” ujarnya dilansir Republika.co.id ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019 malam.

Mirza menambahkan, keselarasan antara daerah dengan pusat serta konsistensi dalam eksekusi juga masih menjadi tantangan. Di antaranya tentang implementasi sistem Online Single Submission (OSS) atau perizinan terpadu yang seharusnya mempercepat perizinan usaha. Meski telah diterapkan di tingkat pusat, banyak daerah yang belum memanfaatkannya.

Dengan adanya OSS, Mirza menilai, birokrasi yang rumit tidak akan ditemukan lagi. Pun dengan persyaratan perizinan yang memang tidak dibutuhkan dalam memulai bisnis.

“Tapi kemudian oleh Pemda (pemerintah daerah) diadakan lagi, sedangkan sudah tidak diperlukan dengan adanya OSS,” ucapnya.

Selain perizinan, hasil survei BI juga menyebutkan bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan utama. Kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih patut dibenahi untuk mendorong peningkatan ekspor di sektor prioritas seperti tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan makanan minuman.

Mirza menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, BI bertindak sebagai pihak yang memiliki perangkat untuk melakukan analisis dan evaluasi. BI diminta menjadi ketua dari Pokja 3 terkait evaluasi dan assessment karena dianggap pihak yang netral.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, setidaknya terdapat 353 kasus sengketa investasi. Sudah lebih dari setengahnya diselesaikan oleh pemerintah. “Sisanya nanti kita buat rakortas khusus untuk menyelesaikan,” katanya.

Yasonna mengakui, hambatan investasi dari sisi hukum masih beberapa kali ditemui. Terkadang dari pemerintah daerah, sementara lainnya dari pihak swasta sendiri. Tapi, menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan segala perizinan dipermudah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Terpopuler

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Di Bandung, Mahasiswa Papua Trauma dan Ingin Pulang

LENTERA NEWS -- Mahasiswa Papua di Kota Bandung mengaku trauma dan tidak nyaman dengan kondisi memanasnya isu rasialisme. Karena itu, ingin kembali pulang ke...

Depan Jamaah, UAS Sampaikan 4 Pesan Penting

LENTERA NEWS -- Ustaz Abdul Somad (UAS) menyampaikan kuliah umum dan tabligh akbar di Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Kamis, 22 Agustus...

Puluhan Ribu Rakyat Papua Unjuk Rasa

Jayapura, News.lentera.co.id – Unjukrasa yang terjadi di sejumlah kota di Papua terkait persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan...

Meriahkah HUT RI Ke 74, Warga Deah Pangwa Gelar Lomba

Pidie Jaya, News.lentera.co.id -- Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74 disambut meriah oleh pemuda dan warga Gampong Deah Pangwa. Beragam lomba termasuk panjat pinang (ek...

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...