Advertisement

Jadi Oposisi, Mahfud MD: 2024, PKS Pasti Besar

NEWS.LENTERA.CO.ID — Usai putusan Mahkama Konstitusi, partai koalisi untuk Prabowo-Sandi yang tidak bergabung dengan pemerintah, disarankan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD agar tetap tampil sebagai pengontrol yang baik terhadap kinerja pemerintah.

“Saya berharap ada partai, lebih dari satu, yang ada di luar pemerintah, jangan bergabung, biar ada konrol,” kata Mahfud di Hotel Sheraton Yogyakarta, Sabtu, 29 Juni 2019, dilansir Republika.co.id

Ia melihat partai yang tampaknya akan berdiri sendiri di luar pemerintah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mahfud merasa, PKS hingga saat ini belum memberi sinyal akan bergabung pemerintah.

“Jika itu dilakukan, PKS 2024 pasti besar,” ujar Mahfud usai mengisi Simposium Nasional Hukum Tata Negara yang digelar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Madfud menilai, dari sudut perhitungan politik, dulu PDIP menjadi oposisi selama dua periode. Kemudian, menang besar, bahkan bisa meraih kursi presiden sampai dua periode pemilihan umum.

Mahfud juga menyatakan, jika semua partai-partai politik yang ada di luar PKS, bergabung ke pemerintah, maka Ia memperkirakan PKS akan mengambil keuntungan besar pada pemilu 2024 mendatang.

Meski begitu, dia berkata kalau mau bergabung ke pemerintah, tidak apa-apa dan tidak dilarang konstitusi. Tapi, kata Mahfud, koalisi yang ada hari ini akan melangkah masing-masing pada tahun ketiga.

“Anda boleh koalisi sekarang, tapi tahun ketiga nanti itu sudah sendiri-sendiri, percaya dengan saya,” kata Mahfud.

Mahfud mengingatkan, kontrol terhadap pemerintah akan melemah jika tidak ada partai-partai oposisi. Jika begitu, kebijakan-kebijakan tidak akan terawasi dengan baik dan lahir kebijakan yang kurang baik.

Rep: Ajun

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Dalam Tiga Bulan, 10 Kali Nunung Pesan Sabu

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Hasil interogasi, komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya, July Jan Sambiran, sudah memesan narkotika berjenis sabu-sabu sebanyak 10 kali dalam...

Izin Lambat di Daerah, BI: Penghambat Investasi

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi...

Proyek Perusahaan China tak Selesai, Mahathir Sita 1 Miliar Ringgit

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, negaranya menyita lebih dari 1 miliar ringgit dari rekening bank milik China Petroleum Pipeline Engineering (CPP)....

Penerapan Teknologi dalam Mencapai Target Kerja Management

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Perusahaan adalah suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...
- Advertisment -

POPULER

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

Rupiah Diprediksi Bakal Melemah pada Kisaran ini

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2019 pagi terkoreksi tipis setelah sempat menguat di awal...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...