Advertisement

Mantan Kades ini Dipanggil KPK

Mantan Kades Pagelaran diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi

NEWS.LENTERA.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Desa Pagelaran, Bogor, Usup. Seperti dilansir Republika.co.id, Usup yang juga seorang kontraktor akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat, 28 Juni 2019.

Selain Usup, penyidik lembaga antirasuah juga akan memeriksa pihak swasta, Muhammad Suhendra. Serupa dengan Usup, Suhendra juga akan ditelisik seputar suap dan gratifikasi kakak dari Bupati Bogor Ade Yasin itu.

Baru saja mendapat cuti menjelang bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin pada awal Mei lalu, KPK kembali menjerat mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin sebagai tersangka. Kali ini, KPK menetapkan terpidana penerima suap dari bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng terkait izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri itu sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus.

Dalam kasus pertama, KPK menduga Rahmat Yasin telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar. Febri menuturkan, sejak menjabat sebagai Bupati Bogor 2009-2014, Rahmat Yasin kerap mengumpulkan sejumlah SKPD untuk curhat. Dalam curhatannya, ia mengaku butuh dana diluar APBD untuk operasional sebagai Bupati, ia pun kemudian meminta para SKPD menyetor uang kepadanya.

Setiap SKPD memotong dana untuk memenuhi kebutuhan tersangka. Sumber dana dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai. Selain itu, ada juga dana insentif struktural SKPD, dana insentif jasa pelayanan RSUD, upah pungut, pengutan perizinan di Pemkab Bogor, sampai pungutan bagi rekanan yang menang tender.

Total uang yang diterima Rahmat Yasin selama 2019-2014 sebesar Rp 8,931 miliar. Uang tersebut, digunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Sementara untuk kasus kedua, Rahmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Bogor dari seseorang untuk muluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri. Diduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya dalam dua kasus tersebut, Rahmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Source: Republika

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Dalam Tiga Bulan, 10 Kali Nunung Pesan Sabu

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Hasil interogasi, komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya, July Jan Sambiran, sudah memesan narkotika berjenis sabu-sabu sebanyak 10 kali dalam...

Izin Lambat di Daerah, BI: Penghambat Investasi

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi...

Proyek Perusahaan China tak Selesai, Mahathir Sita 1 Miliar Ringgit

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, negaranya menyita lebih dari 1 miliar ringgit dari rekening bank milik China Petroleum Pipeline Engineering (CPP)....

Penerapan Teknologi dalam Mencapai Target Kerja Management

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Perusahaan adalah suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...
- Advertisment -

POPULER

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

Rupiah Diprediksi Bakal Melemah pada Kisaran ini

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2019 pagi terkoreksi tipis setelah sempat menguat di awal...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...