Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat

NEWS.LENTERA.CO.ID — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat. Belakangan, petisi meminta Anies mundur dari orang nomor satu kembali mencuat sejak 10 bulan lalu dibuat melalui situs change.org. Namun, Anies enggan ambil pusing.

Menurutnya, hal itu biasa sebagai kritik dan pandangannya terhadap pejabat publik. Tidak ada larangan untuk menyampaikannya karena hak setiap warga negara. Justru pejabat harus siap terima.

“Kalau di wilayah publik tidak minta dipuji saja, harus siap dicaci maki, diminta turun diminta naik. Karena itu, prinsip saya sama, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang,” kata Anies pada Senin, 27 Mei 2019 seperti dilansir Republika.co.id.

Sebab, Anies menjelaskan, sebagai gubernur ada prosesnya melalui pemilihan umum daerah (pilkada). Sebelum menjadi gubernur pun, ia telah siap menerima pujian maupun kritik.

Anies menambahkan, dirinya juga tak menanggapi setiap kritik yang ditujukan padanya. Ia hanya bersikap biasa-biasa saja karena, menurut dia, hal itu tidak bisa meningkatkan pajak bumi bangunan (PBB), pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal lainnya.

“Kalau ada yang mengkritik enggak usah ditangkap. Saya enggak pernah nangkep orang yang mengkritik saya, sama sekali. tidak meningkatkan IMB, PBB, enggak lah, biasa saja,” kata Anies menegaskan.

Tuntutan Anies untuk mundur ini terkait dengan aksi unjuk rasa massa pada 21-22 Mei lalu yang berakhir ricuh di sejumlah titik. Menurut tuntutan tersebut, Anies dinilai juga bertanggung jawab terkait aksi tersebut.

Aksi ricuh ini diakui Anies membuat sejumlah kerusakan terhadap aset milik Pemprov DKI Jakarta. Anies mengatakan, fasilitas umum seperti tanaman di taman dan pagar mengalami kerusakan akibat kerusuhan pada 22 Mei lalu. Bahkan, nilai perbaikan itu mencapai lebih dari Rp 400 juta.

“Kalau divaluasi seperti yang kemarin disampaikan. Rp 400-an juta. Pos-pos yang kemarin dirusak akan kita perbaiki,” ujar Anies.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan akan segera kembali menanam tanaman tersebut. Tumbuh-tumbuhannya sudah tersedia dan akan ditanam di taman-taman yang tersebar di lokasi kerusuhan.

Anies mengatakan, salah satunya di titik pusat demonstrasi depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, kata dia, perbaikan itu bukan hal yang harus diperbaiki secara total.

“Kerugian kerusakan taman dan pagar itu Rp 465 juta. Itu angka perbaikan, nilai perbaikannya Rp 465 juta. Kemudian, itu yang biaya langsung terkena dari kejadian kemarin,” kata Anies.

Sebab, Pemprov DKI memang sudah menyiapkan anggaran untuk penanaman kembali tanaman yang rusak. Sehingga, pengerjaannya akan segera dilakukan tak perlu menunggu proses pencairan anggaran.

Ia juga menambahkan, korban yang masih dirawat di rumah sakit sebanyak 34 orang. Dari jumlah secara keseluruhan akibat aksi kerusuhan pada 22 Mei sebanyak 737 orang per Kamis, 23 Mei 2019.

Anies memerinci, sebanyak 93 orang mengalami luka nontrauma dan 79 orang luka berat. Kemudian, 462 orang mengalami luka ringan dan 95 orang masih dalam pemeriksaan dan belum teridentifikasi luka yang dialami. Ditambah delapan orang meninggal dunia.

Blokade Dibuka

Sementara itu, aparat keamanan bekerja sama dengan instansi terkait mulai membuka blokade di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019 sore. Sebelumnya ditutup sejak aksi massa pada 21 Mei 2019 di depan gedung lembaga pengawas pemilu itu.

Truk yang dilengkapi crane untuk memindahkan pembatas beton mulai beraksi untuk membuka blokade Jalan MH Thamrin. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan, mulai siang ini, blokade di sepanjang Thamrin akan dibuka dan arus lalu lintas dipulihkan mengingat kondisi yang sudah kondusif.

“Atas perintah dari Bapak Kapolda Metro Jaya, kami dari jajaran Polres Jakarta Utara, bekerja sama dengan instansi baik dari Dishub maupun Dinas PU terkait kami, melakukan pembongkaran baik kawat beton maupun barier yang sudah terpasang sejak tanggal 21 Mei,” kata Harry di depan Gedung Bawaslu.

Harry mengatakan, dengan pembongkaran blokade tersebut diharapkan masyarakat dapat kembali melintasi dan tidak terganggu. “Kasihan masyarakat yang ingin melintas dan bekerja,” kata Harry.

Untuk membuka pembatas-pembatas jalan beton yang ditempatkan melintang di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, tiga buah truk dengan crane pengangkut didatangkan. Truk pertama tiba sekitar 14.20 WIB, dengan menggunakan satu crane untuk pengangkut. Sementara itu, lima petugas dinas perhubungan bekerja memindahkan dan mengawasi pemindahan beton tersebut.

Setidaknya hampir 20 beton pembatas yang melintang di satu jalur jalan di Thamrin. Truk untuk sementara bekerja di sisi jalan yang berada tepat di depan Sarinah. Sedangkan, satu truk dinas perhubungan dengan membawa crane lainnya tiba sekitar pukul 14.40 WIB. Truk tersebut membuka jalur beton pembatas yang tepat berada di depan Bawaslu RI.

Tas dan tameng aparat kepolisian yang sebelumnya di tengah jalan sudah dipinggirkan, sementara truk-truk tersebut tampak terus bekerja. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -