Tunjangan Pengangguran, JK: Kebijakan itu Perlu Dikaji Lagi

LENTERA NEWS — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Sementara untuk diterapkan di Indonesia, kebijakan itu perlu dikaji lagi.

“Ada banyak negara seperti itu. Di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur, tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

JK mengatakan, untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

“Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya, baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Terkait janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Prakerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan, JK mengatakan, hal itu bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan catatan, APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.

“Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020, baru kita tahu. Yang jelas, tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada,” ujarnya lagi.

Janji Jokowi sebagai capres pejawat untuk meluncurkan Kartu Prakerja tersebut bertujuan membantu para pencari kerja maupun mereka yang ingin berganti pekerjaan.

“Kartu Prakerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan, atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan,” kata Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat bertema “Optimis Indonesia Maju” di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad.

Red: Jun

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Sampah Plastik Milik Warga Dijual di Bank Sampah

Makassar, News.lentera.co.id -- Petugas Bank Sampah Pusat Cabang Paccerakkang menimbang sampah jenis plastik, ke Gudang Penampung Bank Sampah , kelurahan Tamalanrea di Jalan Keberkahan...

Pengurus Ipma Halteng Makasar Dilantik

Makasar, News.lentera.co.id -- Ikatan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah (Ipma Halteng) Makasar, mengggelar pelantikan pengurus, digedung Sidrap Center Perintis Kemerdekaan, Minggu, 8 September 2019 malam. Pelantikan...

Penghuni Asrama Kamasan Surabaya ini Punya Catatan Kriminal

Surabaya, news.lentera.co.id -- GM alias Mepa, Salah satu penghuni asrama Mahasiswa Kamasan 3 di Kalasan Surabaya rupanya memiliki catatan kriminal. Mepa tercatat sebagai pelaku...

KPK Tetapkan Dirut PTPN III Tersangka Distribusi Gula

LENTERA NEWS -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus suap distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara III (PN III) (Persero)....

Pakar Geopolitik Ungkap Ibu Kota Baru Untungkan 2 Negara ini

LENTERA NEWS -- Pakar geopolitik Hendrajit mengatakan pemerintah harus jeli melihat keamanan ibu kota negara yang baru, khususnya Pulau Kalimantan. Ini karena lokasinya terkepung...
- Advertisment -

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat