oleh

Mengapa Ba’asyir tak Ingin Buru-Buru Tinggalkan LP?

Gerindra juga mengapresiasi langkah pemerintah membebaskan Ustaz Ba’asyir

LENTERA.CO.ID — Oleh: Ali Mansur, Amri Amrullah

Makan siang Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, Jumat (18/1) kemarin, lain dari biasanya. Mengenakan “baju khasnya”, setelan baju koko lengan panjang berwarna putih dan celana panjang selutut juga berwarna putih lengkap dengan songkok putih, ia banyak terlihat tersenyum.

Kakek berumur 80 tahun itu mengambil posisi di ujung meja panjang berukuran sekitar 3 meter. Di sisi kanannya duduk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus advokat Yusril Ihza Mahendra, di sisi kirinya Wakil Ketua Umum PBB Yusron Ihza Mehendra, serta sejumlah tokoh.

Wajahnya yang keriput termakan usia serta janggutnya yang memutih tak bisa menyembunyikan kegembiraan Ustaz Ba’asyir. Baru saja dia mengetahui bahwa dirinya bakal menghirup udara segar meninggalkan Lembaga Permasyarakatan (LP) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, yang sudah dihuninya sejak April 2016 silam.

BACA JUGA Jack Ma Bakal Beli Saham Inter Milan Milik Erick Thohir

Sesekali narapidana terorisme itu melemparkan senyum kepada awak media. Sayangnya, awak media hanya diperkenankan menengok sembari mengabadikan gambar Ustaz Ba’asyir tidak lebih dari tiga menit. Kendati demikian, dia menyempatkan untuk memberikan pernyataan sepatah dua patah terkait kebebasannya.

Ustaz Ba’asyir mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah atas pembebasannya ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil inisiatif pembebasan dirinya. Kepada juru rawat yang memeriksa kakinya yang sakit, Ba’asyir mengatakan,

“Pak Yusril ini saya kenal sejak lama. Beliau ini orang berani, sehingga banyak yang memusuhinya. Tetapi, saya tahu, beliau menempuh jalan yang benar,” kata Ba’asyir dengan tegas meski kesehatannya sudah jauh menurun.

Sementara, anaknya, Abdul Rohim, mengatakan bahwa ayahnya bakal kembali berceramah setelah bebas tanpa syarat. Namun, dia memastikan, ceramahnya tidak akan seintensif dulu karena usia yang sudah sepuh. Dia juga berniat memboyong ayahnya ke kampung halamannya di Solo.

Pengacara kepresidenan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, proses pembebasan Ustaz Ba’asyir dapat dilakukan dalam waktu dekat. Yusril menyebut proses ini akan berjalan secepatnya. “Hari Senin sudah diproses pembebasannya. Dan kapan ustaz meninggalkan LP, kita serahkan kepada beliau,” kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (19/1).

Sebab, ungkap Yusril, justru Ba’asyir tidak ingin buru-buru meninggalkan lapas. Ia masih ingin membereskan ruangan dan buku-buku yang ia miliki di ruangan lapas. “Jangan buru-buru, saya mau beresin kamar saya, di situ banyak barang dan buku. Tunggulah tiga sampai lima hari,” kata Yusril meniru perkataan Ba’asyir.

Namun, Yusril menyampaikan, selama surat pembebasan sudah ditandatangani pada Senin depan, Ustaz Ba’asyir sudah tidak lagi berstatus napi teroris. “Kalau sudah diteken hari Senin, [tapi] sampai hari Rabu atau Kamis baru meninggalkan lapas, Ustaz bukan narapidana lagi. Cuma numpang tidur di LP saja,” papar Yusril.

Yusril memastikan, pelaksanaan pembebasan ini akan dipantau Presiden melalui anak buah Presiden, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan dirjen Lapas. Yusril juga menegaskan, pembebasan Abu Bakar Ba’asyir oleh Presiden ini mendapatkan tekanan luar biasa dari dunia internasional.

Presiden mengambil tanggung jawab tersebut sebagai pimpinan pelaksana administrasi negara. Karena itu, menurut dia, pembebasan Ustaz Ba’asyir ini tidak mudah. Yusril menyebutkan, Australia sudah mulai menekan pemerintah terkait rencana pembebasan Ba’asyir ini karena memiliki kepentingan di dalamnya.

“Jadi, walaupun merujuk UU Ustaz Ba’asyir sudah berhak mendapat pembebasan, tapi perlu Presiden yang mengambil tanggung jawab tersebut, bukan Menteri Hukum dan HAM atau kalapas,” ungkap Yusril.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (TNI) Moeldoko menilai terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir masih memiliki pengaruh di kalangan kelompok fundamental. Ketika masih dipenjara di Nusakambangan, Ba’asyir masih sering didatangi orang-orangnya.

“Ya, apa pun, beliau kan juga masih punya pengaruh,” kata dia di Jakarta, Sabtu (19/1).

Namun, Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi hal itu. Menurut dia, sebelum menentukan keputusan itu, Presiden Joko Widodo pasti akan melibatkan menteri terkait, seperti menko polhukam, menhan, menkumham, dan lainnya. Ia menegaskan, setiap keputusan besar yang diambil akan melibatkan semua pihak.

Meski begitu, Moeldoko masih belum mengetahui pasti terkait rencana pembebasan Ba’asyir. Selama ini, ia baru membacanya dari media. “Saya, mohon maaf, belum tahu proses sesungguhnya bagaimana. Saya juga baru membaca di media. Saya belum bisa komentar,” kata dia saat ditanya inisiator yang merencanakan pembebasan.

Namun, ia mengatakan, setiap keputusan yang diambil akan memiliki dampak, termasuk jika rencana pembebasan Ba’asyir dilakukan. Menurut dia, wajar jika ada pihak yang pro dan kontra. “Tapi pasti sudah dikalkulasi risikonya, tentunya, mitigasi kalau terjadi sesuatu, bagaimana mengambil yang paling rendah,” kata dia.

Moeldoko menegaskan, bukan berarti pemerintah mengendur dalam melawan terorisme jika pemerintah membebaskan Ba’asyir. Menurut dia, penanggulangan dan pengawasan terkait terorisme akan terus dilakukan. Pasalnya, lanjut dia, Presiden berkomitmen tidak memberikan ruang kepada kelompok radikal dan terorisme.

Koordinator tim pengacara Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, Mahendradatta, meminta masyarakat melihat persoalan pembebasan murni Ustaz Ba’asyir tanpa dikaitkan dengan politik nasional, khususnya terkait pemilihan presiden (pilpres). Ia menegaskan, upaya pembebasan Ustaz Ba’asyir ini sudah diusahakan sejak lama.

Bahkan, Mahendradatta menjelaskan, upaya pembebasan tersebut sudah diupayakan sejak Joko Widodo (Jokowi) belum menjadi presiden. Mahendradatta pun meminta kepada masyarakat tidak menjadikan pembebasan Ustaz Ba’asyir ini sebagai komoditas politik di pilpres 2019.

Sebab, ia memandang pembebasan Ustaz Ba’asyir masih jauh dari keistimewaan pembebasan napi koruptor Robert Tantular yang jauh lebih cepat. “Pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir adalah hal yang biasa karena sudah menjalani prosedur hukum,” ujarnya.

Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sudah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukuman, sudah berkali-kali mendapatkan remisi, dan mendapatkan hak remisi tambahan. Dengan syarat yang sudah dijalani tersebut, merujuk aturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, seharusnya Ustaz Abu Bakar Ba’asyir bebas pada 13 Desember 2018 lalu.

Salah satu alasan utama pembebasan ini juga karena alasan kemanusiaan. Ia meyakini, Ustaz Ba’asyir adalah salah satu napi tertua di Indonesia. “Dalam criminal justice system, kita mengenal semua proses, mulai dari masuk penjara hingga pembebasan dari penjara. Jadi, pembebasan ini berdasarkan hukum, UU-nya pemasyarakatan, bukan hukum acara pidana,” ujarnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman, mengapresiasi langkah pemerintah membebaskan Ustaz Ba’asyir. Namun ia meminta langkah tersebut jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik.

“Secara prinsip, kami harus apresiasi pembebasan Ba’asyir. Namun, digarisbawahi, jangan ada pihak-pihak yang memolitisasi pembebasan tersebut, karena murni hukum,” kata Habiburokhman di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai pembebasan tersebut murni alasan hukum karena, secara aturan, Ba’asyir sudah mendapatkan remisi dan saat ini sudah dapat dibebaskan. Karena itu, menurut dia, pembebasan tersebut sudah secara hukum harus dilakukan dan bukan suatu bentuk pemihakan berlebihan sebuah rezim atas Ba’asyir.

“Jadi, bukan suatu bentuk pemihakan berlebihan dari rezim ini pada Ustadz Ba’asyir,” ujar Habiburokhman.

Dia mengatakan, hal-hal terkait hukum, seperti pembebasan Ba’asyir, jangan dikaitkan dengan proses pemilihan presiden (pilpres) 2019. Sebab, meski tidak ada momentum pilpres pun Ba’asyir sudah harus dibebaskan.

(Bayu Adji P ed: Firkah Fansuri)

Sumber: Republika.co.id

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed