oleh

PLTU Membunuh Kami!! Tidak Ada Lagi Pilihan Untuk Setia Pada “Tanah Dodomi”

Teritorialitas Dirampas,

“Teritorialitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda, kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personaliasi, dan identitas. Termasuk didalamnya dominasi, kontrol, konflik, keamanan, gugatan akan sesuatu, dan pertahanan” Julian Edney (1974).

Sekelumit Kata Hati, Tuk Mengenang Udara Bersih

TIDORE, LENTERA.CO.ID – Perusahan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Tidore Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kadang dipelintirkan dari akronim sebenarnya menjadi Penabur Limbah Tidore Utara (PLTU).

Betapa tidak akronim yang belakangan muncul ini berbanding lurus dengan keadan yang dirasakan oleh warga sekitar, di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara.

Sebut saja Kahar Usman, Ketua RT 02 Keluruhan Rum Balibunga ketika ditanya soal dampak PLTU terhadap udara dilingkungannya, dirinya langsung mengurai perbandingan antara sebelum pengoperasian PLTU tahun 2016 dan sesudah tahun 2016.

Bahkan lebih jauh lagi, Kahar menyebutkan perbandingan sejak awal PLTU Tidore berkapasitas 2×7 MW itu dibangun tahun 2006 lalu, bahwa jauh sebelum tahun itu udara disekitar tempat domisilinya masih terjaga dari residu dan polutan yang mengganggu serta kondisi alam sekitar yang tetap teremaja dengan baik. Meminjam istilahnya, “sejauh mata memandang, kondisi alam lebih dari kata bersahaja.”

“Di sini, secara bebas warga menikmati tentramnya hutan, lereng perbukitan, hingga perkebunan yang tertata lestari. Namun memasuki 2016 hingga 2018, dampak debu batubara mulai terasa. Kita kuatir, jangan sampai di tahun 2019 ini lebih parah,” tuturnya, Selasa 8 Januari 2019.

Menurut ketua RT yang masih mendiami area sekitar PLTU ini, bahwa dampak PLTU yang paling merasakan dampak PLTU adalah warga RT 05 dengan jumlah Kepala Keluarga 309 dan warga RT dengan jumlah KK 205.

“Debunya masuk sampai di atas meja makan, piring, gelas, kasur, lantai. Bahkan setiap hari kami menyapu berulang kali,” tuturnya.

Debu Batu Bara yang hinggap ke rumah warga

Kritikan dari Muhammad Sinen Yang Terabaikan Sejak Awal dan PLTU Yang Ingin Selamt Sendiri

Wakil walikota Tidore, Muhammad Sinen yang saat itu masih berstatus sebagai anggota legislatif Kota Tidore Kepulauan pernah melemparkan kritikan pedas sekaligus menolak lokasi penempatan PLTU di Kelurahan Rum (saat itu, sebelum kelurahan Rum dimekarkan menjadi dua Kelurahan, yakni Kelurahan Rum dan Kelurahan Rum Balibunga).

Menurut Muhammad Sinen, pencanangan penempatan lokasi PLTU di wilayah pemukiman warga tidaklah tepat, sehingga dirinya mengusulkan lokasi penempatan PLTU di area Tahua-Tabalo yang secara geografis permukaan tanahnya lebih tinggi dari lokasi lainnya. Namun hal ini tidak di gubris oleh Pemda saat itu yang masih di nakhodai oleh Ahmad Mahifa, karena mempertimbangkan biaya pembebasan lahan yang dianggap terlalu besar.

“Saat itu saya dituduh provokator oleh masyarakat,” kata mantan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dua periode ini, dalam rapat dengar pendapat di ruang pertemuan Pemerintah Kota Tidore, Senin 7 Januari 2019.

Tambahnya, saat itu warga masih awam soal dampak buruk PLTU sehingga kini harus kelimpungan merasakan dampak keberadaan PLTU. “Tapi sekarang sudah terjadi. Jadi harus segera dicari jalan keluarnya,” kata pria yang sering disapa Ayah Erik ini.

Selain dampak, Ayah juga mengakui bahwa sejauh ini koordinasi antara PLTU dengan Pemerintah Kota Tidore sangat kurang. Padahal, sepanjang berada di wilayah administratif pemerintah, dalam setiap kebijakan apapun harus ada penyampaian.

“Tapi selama ini kan tidak ada,” tandas Ayah yang juga tercatat sebagai warga masyarakat Kelurahan Rum.

Bahkan, samapai sejauh ini Ayah mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui jelas petinggi PLTU, sehingga terkadang dirinya marasa tidak nyaman dengan protes warga terkait rekruitmen tenaga kerja di PLTU.

“Jujur saja, beberapa kali ada warga yang protes ke saya soal tenaga kerja, itu kesannya ada orang dalam yang atur. Akhirnya ini menimbulkan kesan yang tidak bagus di mata masyarakat sekitar,” tuturnya.

Sementara, terkait pembangunan tempat hunian karyawan PLTU yang rencanannya bakal dibangun di Kelurahan Ome, tempat yang agak jauh dari lingkungan PLTU, Muhammad Sinen menggapainya dengan menanangkap kesan bahwa PLTU Tidore solah menyelamtkan diri sendiri dari kepulan abu pembakaran batu bara yang tengah meresahkan masyarakat.

“Kesannya PLTU cuma mau menyelamatkan diri sendiri, Tapi saya harap masyarakat menyikapi dengan pikiran dingin, jangan palang-palang (blokade) dan segala macam,” harapnya.

Cerobong Asap PLTU, Penabur Residu Sisa Pembakaran Batubara

Satu-satunya Pilihan Bagi Warga Adalah Relokasi, Yang Kini Masih Sebatas Kordinasi

Tak ada pilihan lain bagi warga lingkar PLTU selain meninggalkan “tanah dodomi” (tempat lahir) mereka, sebab mau direlokasi adalah satu-satu cara agar mereka terhindar dari ancaman fly ash sisa pembakaran batu bara yang sangat mengancam kesehatan.

Selain itu ancaman pencemaran air dan tanah serta pencemaran suara (tingkat kebisingan) menjadi momok yang menakutkan. Sampai-sampai dengan ancaman itu tak ada lagi tempat untuk setia pada “tanah dodomi” mereka.

Terkait relokasi, Kepala Perwakilan PLN Unit Wilayah Maluku dan Maluku Utara, M. Rasyat H, mengatakan bahwa tim sudah diturunkan untuk melihat kondisi secara rill. Saat ini, rencananya relokasi sudah dalam tahap pembahasan.

“Kalau penentuan lokasi ada di keputusan masyarakat,” katanya.

Menurut kepala perwakilan, lantaran PLN milik negara, sehingga setiap kondisi di luar perencanaan akan disampaikan ke kantor pusat untuk di tindaklanjuti.

“Karena pada prinsipnya, general manager memiliki visi yang sama, yaitu mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” urainya.

Sementara, hal ini oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, mengakui bahwa masih menunggu koordinasi antara PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan PLN pusat.

“Tapi pimpinan PLN wilayah sudah sampaikan ke kami, bahwa keputusannya di 18 Januari. Nanti kami akan bertatap muka dengan warga untuk menyampaikan keputusan itu,” jelasnya.

Kawasan PLTU SangatbDekat dengan Pemukiman Warga

Nasi sudah menjadi Bubur, Relokasi jadi wacana menghibur, tanpa menimbang Teritorialitas warga yang digusur

Kata Adney di awal tulisan ini tak terkuali bagi warga Rum Balibunga. Di tengah bayang-bayang penyakit akibat tebaran debu residu fly ash batubara menghantui, relokasi akhirnya menjadi pilihan.

Dan pilihan itu dikristalisasi pada dua opsi yakni menempati lingkungan Tojo, Kelurahan Rum Balibunga yang berjarak sekira 1 kilometer dari lokasi PLTU, atau di lingkungan Selawaring, Kelurahan Rum dengan jarak sekira 4 kilometer.

Artinya bahwa pada pilihan Tojo ataupun Selawaring, tak ada pilihan lagi untuk mempertimbangkan aspek antropologis dan sosiologis pada lingkup teritorilitas warga lingkar PLTU.

Yakni pilihan untuk menempati Tojo ataupun Selawaring tidaklah mudah, sebab masalahnya tidak disana. Selain tuan tanah yang sudah lama menempati wilayah ini, hampir sebagian besar mata pencarian warga di Kelurahan Rum Balibunga adalah motoris speedboat dan jurumudi “motor kayu” kapal penumpang tradisional rute penyebrangan Rum-Bastiong.

Kesan berat hati meninggalkan tanah dodomi ini, terpancar jelas di wajah Hoda Kiyau (51). Pria yang kesehariannya menyeberangkan penumpang lintas Tidore (Rum) – Ternate (Bastiong)ini, mengaku meski berat hati dirinya lebih memilih direlokasi di Lingkungan Tojo.

“Mata pencarian kami di laut. Sedangkan di Selawaring cukup jauh,” kata Hoda dengan nada melemah.

Tambah Hoda lagi, dirinya tidak bisa jauh dari speedboat karena jika ada angin kencang, body speedboat akan berbenturan. “Kami tidak bisa cepat-cepat lari pindahkan speed. Takutnya berbenturan, speed akan rusak. Sementara mata pencarian kami di situ,” tuturnya.

Senada dengan Hoda, Fahima Karim, warga RT 05 mengaku lebih memilih menempati Tojo ketimbang Selawaring. Alasannya sama, selain jauh dari area pelabuhan, mata pencarian suaminya ada di laut.

“Saya juga tidak mau pindah ke mana-mana. Saya cukup lelah membangun ini rumah ini,” timpal Yahya Ismail, warga RT 04 menambahkan.

Sementara penilaian Muhammad Sinen relokasi di lingkungan Tojo, dinilai tetap masih berdampak. Karena radiusnya belum aman. Sebab kabarnya, akan ada penambahan areal industri yang merambah brikade bukit di belakangnya. Karena luas lahan PLTU 18,3 hektare. Sedangkan yang baru terpakai 10 hektare.

“Jadi kalau jaraknya cuma 1 kilo, saya rasa dampaknya masih ada,” ungkap Politisi PDIP ini.

Menurutnya, terlepas dari jabatan sebagai wakil wali kota, ia adalah warga Rum yang setiap hari mengalami dampak dampak PLTU. Sehingga, segala perencanaan yang pernah dibahas di tahun 2017 harus segera disikapi. “Kira-kira solusinya seperti apa dan pemerintah harus bagaimana. Karena kondisi ini sudah lama,” tuturnya.

Keadan inlah yang dimaksud oleh Edney, sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda, kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personaliasi, dan identitas. Dan teritorilitas itu dirampas tanpa ada pertimbangan, apalagi pilihan lainnya.

Reporter: Irwan
Editor: Jun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed