KP-KPR: Tolak Pemilu Borjuasi Dan Elit Pasar Bebas

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Puluhan massa aksi dari Komite Persiapan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KP-KPR) Maluku Utara (Malut), menggelar unjuk rasa di depan pasar Higenis Kota Ternate dan Kantor Walikota Ternate, pada jumat 30 November 2018 sore tadi.

Mereka mengkampanyekan berbagai persoalan yang terjadi di Maluku Utara, terutama tuntutan mendesak rakyat dan alat politik alternatif bagi Indonesia menuju di Mobilisasi Nasional (Mobnas) yang nanti di gelar pada 8 Desember 2018 pekan depan.

Diantaranya, lawan kapitalisasi pendidikan, stop perampasan tanah rakyat, dan naikan harga komodoti terutama harga kopra.

Disektor lainnya, mereka juga mengkampanyekan lawan politik upah murah, tolak regulasi yang mencederai demokrasi rakyat (UU ormas, UU ITE dan RUU kampus) serta stop kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap gerakan rakyat (mahasiswa, tani, nelayan dll).

Selain itu, massa juga menyauarakan untuk mendorong pencabutan izin pertambangan di maluku utara (PT DD Gandasuling dll), tolak kerja sama pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan investor Brunai Darusalam, dan tolak pasar bebas serta mengatakan pemilu borjuasi bukan solusi naiknya harga kopra.

Kordinator Lapangan (Korlap), Moh. Afrizal, kepada Reporter Lentera, jum’at 30 november 2018, menilai sumber persoalan di negara ini diakibatkan oleh pasar bebas dan elit politik borjuasi, sehingga kebijakan politik rezim (Jokowi) berdampak terhadap masalah ekonomi masyarakat seperti yang berkembang di Maluku Utara saat ini.

“Menurunnya harga kopra yang imbasnya kepada petani kopra di Maluku Utara, juga liberalisasi terhadap sektor pendidikan dan agraria, serta di sektor kesehatan dll”, pungkas Moh. Afrizal usai unjuk rasa menjelang magrib di depan Kantor Wali Kota Ternate.

Situasi tercekik demikian, lanjut Afrizal, tidak bisa terlepas dari jargon omong kosong kepentingan elit politik, sehingga yang berkembang sekarang terutama di Maluku Utara adalah mempolitisir gerakan menuju momentum 2019 baik legislatif maupun presiden.

“Jadi kesannya bukan gerakan rakyat namun disetir kepentingan politik” tambahnya.

Sehingga, terang Afrizal apabila kekuasaan politik masih digenggam oleh elit-elit politik dan partai borjuasi dan secara ekonomi masih di kuasai pemodal, “maka selama itu pula rakyat tidak bisa lepas dari jeratan kemiskinan” jelasnya

Perlu di ketahui, KP-KPR Malut juga menegaskan sikapnya pada momentum 2019 mendatang yakni menolak Pemilu Borjuasi dan Rezim pasar bebas, sebagai jalan keluarnya mereka mengkampanyekan untuk bangun alat politik alternatif yang lahir dari rahim rakyat.

Rep/Ajun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Terpopuler

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Di Bandung, Mahasiswa Papua Trauma dan Ingin Pulang

LENTERA NEWS -- Mahasiswa Papua di Kota Bandung mengaku trauma dan tidak nyaman dengan kondisi memanasnya isu rasialisme. Karena itu, ingin kembali pulang ke...

Depan Jamaah, UAS Sampaikan 4 Pesan Penting

LENTERA NEWS -- Ustaz Abdul Somad (UAS) menyampaikan kuliah umum dan tabligh akbar di Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Kamis, 22 Agustus...

Puluhan Ribu Rakyat Papua Unjuk Rasa

Jayapura, News.lentera.co.id – Unjukrasa yang terjadi di sejumlah kota di Papua terkait persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan...

Meriahkah HUT RI Ke 74, Warga Deah Pangwa Gelar Lomba

Pidie Jaya, News.lentera.co.id -- Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74 disambut meriah oleh pemuda dan warga Gampong Deah Pangwa. Beragam lomba termasuk panjat pinang (ek...

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...