Kemendag Salahkan Pemprov Malut Soal Harga Kopra

JAKARTA, LENTERA.CO.ID – Gerakan unjuk rasa menuntut kenaikan harga kopra di Jakarta kembali dipermasif oleh Komite Pemuda Peduli Rakyat (KOPPRA), pada 29 November 2018.

Massa aksi yang terdiri atas organisasi kedaerahan dan nasional seperti, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Barisan Anak Timur Universitas Bung Karno (BATU UBK), Forum Persatuan Mahasiswa Universitas Bung Karno (FPM UBK), Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FOR MALUT), Dan Himpunan Pelajaran Mahasiswa Halmahera Utara (HIPMI HALUT).

Dalam aksi tersebut, Komite Pemuda Peduli Rakyat (KOPPRA) Menuntut agar Pemerintah Bangun industrialisasi nasional minyak Kelapa dibawah kontrol rakyat, Bangun Subterminal Agrobisnis dibawah kontrol rakyat, Hentikan upaya perluasan kelapa sawit yang merampas kehidupan kaum tani, Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan Wujudkan reformasi agraria sejati.

Tuntutan tersebut langsung dijawab Sekjend, Kementerian perdagangan Karyanto Suprih, lewat Hearing dengan 10 perwakilan massa aksi di Ruang Rapat gedung Kementerian perdagangan republik Indonesia, Jakarta pusat, M.I Ridwan Rais Road,No. 5.

Menurut Karyanto Suprih, bahwa tuntutan mahasiswa terkait masalah harga kopra merupakan kewenangan Kementerian Pertanian. Kementerian Perdagangan hanya biasa mengontrol harga bahan Pokok.

“Harga kopra juga merupa kewenagan Pemda. Maka Pemda harus membuat PERDA terkait dengan harga komuditi daerah” jelasnya.

Lanjutnya, bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga hari ini belum membuat Gudang bahan Komuditi. Maka Kemendag akan Konsultasi dengan Dinas Perindakop Provinsi Malut, agar segera mengajukan Permohonan anggaran Pembagunan Gudang.

Sedang terkait dengan Tuntuan agar Pemerintah segera menyediakan Industri, itu adalah kewenagan Kementerian Perindustrian.

Selain itu, Sekjend Kementerian perdagangan republik Indonesia ini, sangat menyayangkan Pemerintah Daerah yang tidak mengusung Pembangunan gudang penampung hasil komuditas di Maluku Utara lewat Dinas Perindagkop.

“Dananya ada di kementerian untuk pembangunan gudang komuditas tapi sampai saat ini pemerintah Maluku Utara belum mengajukan permohonan kepada kami,” katanya.

Sementara koordinator lapangan massa aksi Agus Harun, mengusulkan agar ada peraturan presiden terkait harga kopra yang sifatnya regulasi mendadak untuk menjawab gejolak yang berkembang di masyarakat Maluku Utara.

“Melihat situasi yang berkembang di Maluku Utara banyak warga ikut terlibat dalam aksi-aksi di kabupaten masing -masing maka penting kiranya untuk dibuat peraturan presiden terkait harga kopra yang anjlok ini.” katanya.

Rap/Faisal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Terpopuler

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Di Bandung, Mahasiswa Papua Trauma dan Ingin Pulang

LENTERA NEWS -- Mahasiswa Papua di Kota Bandung mengaku trauma dan tidak nyaman dengan kondisi memanasnya isu rasialisme. Karena itu, ingin kembali pulang ke...

Depan Jamaah, UAS Sampaikan 4 Pesan Penting

LENTERA NEWS -- Ustaz Abdul Somad (UAS) menyampaikan kuliah umum dan tabligh akbar di Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Kamis, 22 Agustus...

Puluhan Ribu Rakyat Papua Unjuk Rasa

Jayapura, News.lentera.co.id – Unjukrasa yang terjadi di sejumlah kota di Papua terkait persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan...

Meriahkah HUT RI Ke 74, Warga Deah Pangwa Gelar Lomba

Pidie Jaya, News.lentera.co.id -- Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74 disambut meriah oleh pemuda dan warga Gampong Deah Pangwa. Beragam lomba termasuk panjat pinang (ek...

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...