Dugaan Surat Bodong dari Kemendagri, APMDI Gelar Aksi Sweeping Ruang OTDA

JAKARTA, LENTERA.CO.ID — Aksi sweeping ke ruang Kerja Dirjen OTDA Kemendagri, Kamis lalu, semata mata mempertegas sikap Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) terhadap dugaan Surat Bodong dari Kementerian Dalam Negeri tentang Izin Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan jabatan Fungsional di lingkungan Pemprov Malut.

Pasalnya, surat izin yang dikeluarkan Kemendagri dinilai aneh dan non prosedural. Dimana Kepala BKD Provinsi Malut menyatakan tidak ada surat izin tersebut.

“Kepala BKD dihadapan Bawaslu telah mengklarifikasi bahwa surat tersebut tidak ada. Kok saat sidang di MK surat tersebut dihadirkan sebagai salah satu bukti,” ujar Muh Husni Sapsuha, presidium Gerakan SUBU BerSATU, salah satu gerakan Organ AMPDI kepada redaksi Lentera.co.id, Ahad, 17 November 2018 via WhatsApp.

Makanya, AMPDI terus mendesak dan berupaya menguak tabir surat izin di Kemendagri tersebut. Selain itu, AMPDI juga mendesak Kemendagri untuk memanggil Karo Humas Pemrov Malut terkait berita Kemendagri sebut Tim AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan.

“Kami tetap konsisten mengawal ini. Sebab Kemendagri harus bertanggungjawab atas berita yang menyebut Tim AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan,” tegas Edho, sapaan akrab Muh Husni Sapsuha.

Lebih dari itu, soal surat sekprov dan dirjen OTDA ke KPU tanggal 3 dan 6 November 2018 pun jadi pertannyaan besar karena bukti fisik yang dimaksud bukanlah surat keterangan Sekda dan Dirjen, melainkan surat fisik Kemendagri tentang izin.

“Jika surat itu benar ada, maka kami mendesak kementerian dan KASN untuk memeriksa Kepala BKD Provinsi atas pernyataan yang membuat kisruh politik Pilgub Malut,” tambah Edho.

AMPDI pada Senin besok akan mendatangi Kemendagri untuk mempertanyakan sikap Kemendagri yang menyatakan TIM AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan.

“Kami juga mendesak Kemendagri dalam hal ini Dirjen OTDA untuk menjelaskan ke publik tentang misteri surat izin Kemendagri dimaksud. Kami juga menyadari bahwa administrasi adalah hal intern lembaga, tapi karena sudah menyentuh ruang publik maka Kemendagri harus menjelaskan hal ini secara terang benderang,” tambah Edho.

“Kemendagri tidak boleh menganggap soal ini selesai saat KPU menolak rekomendasi Bawaslu. Kemendagri harus bersikap profesional atas pernyataan Kepala BKD yang membingungkan publik Maluku Utara, termasuk surat Sekda tertanggal 3 November tersebut,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Terpopuler

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Di Bandung, Mahasiswa Papua Trauma dan Ingin Pulang

LENTERA NEWS -- Mahasiswa Papua di Kota Bandung mengaku trauma dan tidak nyaman dengan kondisi memanasnya isu rasialisme. Karena itu, ingin kembali pulang ke...

Depan Jamaah, UAS Sampaikan 4 Pesan Penting

LENTERA NEWS -- Ustaz Abdul Somad (UAS) menyampaikan kuliah umum dan tabligh akbar di Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Kamis, 22 Agustus...

Puluhan Ribu Rakyat Papua Unjuk Rasa

Jayapura, News.lentera.co.id – Unjukrasa yang terjadi di sejumlah kota di Papua terkait persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan...

Meriahkah HUT RI Ke 74, Warga Deah Pangwa Gelar Lomba

Pidie Jaya, News.lentera.co.id -- Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74 disambut meriah oleh pemuda dan warga Gampong Deah Pangwa. Beragam lomba termasuk panjat pinang (ek...

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...