Delapan Bulan, KPK Terima 3.811 Aduan Kasus Korupsi

Pemberian hadiah bagi pelapor kasus korupsi disarankan melalui beberapa tahapan.

JAKARTA, LENTERA.CO.ID — Sepanjang 1 Januari 2018 hingga 31 Agustus 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya menerima 3811 aduan masyarakat terkait laporan dugaan korupsi. Dari 3811, laporan yang selesai telaah adalah 968 laporan.

Dilansir dari Republika.co.id, dari data statisik milik KPK per 30 Juni 2018, sepanjang 2018, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 84 perkara, penyidikan 93 perkara, penuntutan 63 perkara, inkracht 55 perkara, dan eksekusi 54 perkara.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dari tahun ke tahun, semakin banyak laporan dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara atau pejabat negara. Meningkatnya operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satunya bukti peran serta masyarakat.

Diketahui Presiden Jokowi meneken PP Nomor 43 Tahun 2018 dan telah diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 18 September 2018. PP Nomor 43 Tahun 2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157. Dalam aturan tersebut terdapat premi Rp 200 juta bagi pelapor kasus korupsi.

Saut menerangkan, terkait premi Rp 200 juta untuk pelapor kasus korupsi tetap harus melewati penilaian oleh penegak hukum, termasuk KPK. Menurut Saut, penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

Bahkan, dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

“Karena itu, paling tidak untuk sementara waktu jalan dulu lah. Semua cara harus digunakan utk mencegah dan memberantas korupsi, makanya itu disebut korupsi itu ekstra ordinary crime,” ujarnya.

Bahkan, sambung Saut, ia mengusulkan secara bertahap hadiah bagi pelapor kasus korupsi bisa meningkat, dari sekian permil sampai maksimal 10 persen atas nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi tersebut. Ia pun membandingkan dengan aturan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, di mana pihak yang menemukan barang diganjar hadiah dengan nilai 10 persen dari barang tersebut.

“Itu di Bea Cukai kalau dapat temuan bisa dapat 10 persen asik juga kan? Jadi kalau di Bea Cukai perbandingan dengan skema uang ganjaran pejabat/pegawai penemu bisa dapat 10 persen,” kata Saut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Terpopuler

Emil Salim: Pemindahan Ibu Kota tidak Relevan

LENTERA NEWS -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim beranggapan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah lain tidak lantas...

Sumbang Miras ke Mahasiswa Papua, Polwan ini Dinonaktifkan

LENTERA NEWS -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan...

Bentrokan di Kashmir Akibat, Sekitar 150 Orang Terluka

LENTERA NEWS -- Dua rumah sakit utama di Kashmir mencatat, lebih dari 150 orang menderita luka-luka akibat terkena gas air mata dan peluru karet...

Soal Papua, Mahfud MD: Perlu Dialog

LENTERA NEWS -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD menyayangkan sejumlah kericuhan yang terjadi di Papua akibat perlakuan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua...

Indonesia Bebas Malaria, 18 Miliar Dolar Terselamatkan

LENTERA NEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 mendatang. Bila hal itu terjadi, pemerintah bisa menghemat...

Di Bandung, Mahasiswa Papua Trauma dan Ingin Pulang

LENTERA NEWS -- Mahasiswa Papua di Kota Bandung mengaku trauma dan tidak nyaman dengan kondisi memanasnya isu rasialisme. Karena itu, ingin kembali pulang ke...

Depan Jamaah, UAS Sampaikan 4 Pesan Penting

LENTERA NEWS -- Ustaz Abdul Somad (UAS) menyampaikan kuliah umum dan tabligh akbar di Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Kamis, 22 Agustus...

Puluhan Ribu Rakyat Papua Unjuk Rasa

Jayapura, News.lentera.co.id – Unjukrasa yang terjadi di sejumlah kota di Papua terkait persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan...

Meriahkah HUT RI Ke 74, Warga Deah Pangwa Gelar Lomba

Pidie Jaya, News.lentera.co.id -- Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74 disambut meriah oleh pemuda dan warga Gampong Deah Pangwa. Beragam lomba termasuk panjat pinang (ek...

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...