2 Juta Orang India Dikeluarkan dari Daftar Penduduk

LENTERA NEWS — Sebanyak hampir dua juta orang di Assam, timur laut India, telah dikeluarkan dari daftar penduduk negara. Dalam sebuah data yang dirilis pada Sabtu, 31 Agustus 2019, selama beberapa tahun, pihak berwenang dilaporkan melakukan pemeriksaan terhadap imigran ilegal.

Namun, menurut para kritikus sebenarnya India memiliki tujuan menargetkan minoritas Muslim di wilayah itu. Kebencian terhadap imigran ilegal telah terjadi di Assam sejak bertahun-tahun lalu. Banyak warga di salah satu negara bagian termiskin India itu menyalahkan kedatangan penduduk dari luar, yang diyakini berasal dari Bangladesh. Para pendatang dituding mencuri pekerjaan serta tanah airnya.

Pejabat pemeriksa dokumen menerima pengajuan sekitar 33 juta orang untuk rancangan Daftar Warga Nasional (NRC) di Assam. Namun, dalam daftar akhir yang dirilis hanya 31,1 juta orang yang dimasukkan dalam NRC. Sementara, 1,9 juta lainnya dikeluarkan.

“Siapa pun yang tidak puas dengan hasil dari klaim dan keberatan dapat mengajukan banding di pengadilan asing,” ujar kordinator daftar negara, Prakteek Hajela, dalam sebuah pernyatan.

Bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar, diberikan waktu selama 120 hari, untuk membuktikan kewarganegaraannya di ratusan badan semi-yudisial regional yang dikenal sebagai pengadilan untuk warga asing. Jika kemudian di pengadilan banding permohonan ditolak, maka upaya hukum selanjutnya adalah ke pengadilan tinggi.

Para kritikus telah menuduh partai nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi menyalakan sentimen terhadap imigran ilegal. Pemerintah tampaknya menyalahgunakan daftar tersebut untuk menargetkan Muslim yang sudah sah menjadi warga negara.

Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah juga mengatakan bahwa akan menyingkirkan imigran ilegal, bahkan menyebutnya sebagai rayap. Sementara itu, para pejabat di Assam mengaku tidak tahu apa yang akhirnya akan dilakukan dengan warga yang dikeluarkan dari daftar penduduk tersebut. Bangladesh diketahui belum berkomitmen untuk menerima.

Lebih dari 1.000 orang ditahan di enam pusat penahanan Assam untuk imigran ilegal. Pemerintah negara bagian saat ini berusaha untuk mendirikan lebih banyak pusat penahanan. Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik kondisi di pusat-pusat penahanan. Pengacara dan aktivis juga pernah menguraikan masalah fasilitas pengadilan bagi orang asing.

Sumber: Republika.co.id

- Advertisement -Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait

Rusia Serang Suriah, 4 Warga Sipil Suriah Tewas

LENTERA NEWS -- Rusia melancarkan serangan di Idlib di Suriah, pada Sabtu, 18 Januari 2020 waktu setempat. Serangan udara yang dilakukan menewaskan sedikitnya empat...

Skandal Jiwasraya Diduga Melibatkan Orang Dekat Kekuasaan

LENTERA NEWS -- Partai Demokrat kukuh mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya di DPR. Demokrat tak setuju apabila dugaan skandal penyelewengan dana asuransi Jiwasraya hanya dibentuk...

Mengenal Sosok di Balik Penahanan 1 Juta Muslim Uighur di China

LENTERA NEWS -- Setelah kerusuhan berdarah di sebelah barat China sepuluh tahun lalu, Partai Komunis China menugaskan seorang pejabat untuk mengatasi masalah ketertiban: seorang...

Granat Asap Meledak Dalam Bungkusan Plastik, 2 Anggota TNI Korban

LENTERA NEWS -- Terjadi ledakan di Jakarta pada Selasa, 03 Desember 2019 sekitar pkul 07.20 WIB, tepatnya di jalan Medan Merdeka Utara, di area...

Tercemar Sampah, Sungai Ciberes jadi Merah Jambu dan Bau Busuk

LENTERA NEWS - Air Sungai Ciberes di Desa Gebang Kulon, diduga tercemar Limbah Industri dan sampah yang menyebabkan sungai tersebut berubah warna menjadi merah...

POPULER

Surat Sultan Tidore buat Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr.wb. Inilah warkatul ikhlas, yang kami sampaikan kepada Bapak dalam rangka menyambut HUT KEMERDEKAAN RI ke-74 dengan harapan dan doa semoga Bapak dan kelurga...

Tunjangan hari raya dan gaji-13 akan dibayarkan pada 24 Mei.

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau PNS pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah...

Rusia Menanggapi Sikap AS Menambah Pasukan Militer di Timteng

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin, 27 Mei 2019 mengatakan, kemungkinan peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bisa...

46 PNS Dipecat Akibat Doyan Bolos dan Kasus Perzinaan

NEWS.LENTERA.CO.ID -- Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan bolos. Keputusan itu diambil dalam sidang terhadap 46 PNS yang...

Jadi Pejabat, Anies: Dicaci tidak Tumbang, Dipuji tidak Terbang

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak luput dari kritikan masyarakat